Akhir-akhir ini ramai di media sosial mengenai fenomena seorang guru yang mengajar di pedalaman Papua membagikan aktivitasnya selama mengajar anak-anak di sana yang memperlihatkan dua wajah pendidikan di Indonesia yang masih sangat kontras. Antusiasme dari para siswa dan masyarakat di sana terlihat jelas saat guru-guru tersebut datang dan mengajar di daerah mereka tetapi di sisi lain realitas atas keterbatasan akses dan minimnya fasilitas, membuat kesejahteraan masyarakat dan para pendidik di sana belum sepenuhnya teratasi dengan kebijakan publik yang ada.
Kondisi ini sangat mencerminkan adanya ketimpangan fasilitas kesehatan yang ada di pulau Jawa dan luar pulau Jawa, Indonesia masih mengalami masalah serius dalam hal pendidikan terutama di wilayah terpelosok dan tertinggal.
Infrastruktur pendidikan yang masih belum memadai meskipun pemerintah telah mengatur pemerataan pendidikan melalui program Wajib Belajar hingga Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun sayang dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan untuk mencapai semua itu.
Menariknya di sini, semenjak akses internet sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah terpelosok, jalan menjadi peluang baru dalam menjembatani kesenjangan ini.
Beberapa tenaga pendidik mulai membuat sebuah konten-konten kegiatan saat mereka mengajar, konten-konten tersebut tidak hanya menjadi sarana dokumentasi melainkan juga simpati publik.
Banyak para warganet yang mengecam para pejabat yang dianggap masih belum bisa menangani kasus kesenjangan pendidikan yang ada di Papua.
Selain kecaman para warganet, ada pula sebuah kisah mengharukan yang terjadi di sini. Para warganet yang tersentuh melihat antusiasme siswa-siswi di pelosok Papua dalam mengejar pendidikan sehingga para warganet tersebut berinisiatif memberikan bantuan secara sukarela, mulai dari alat tulis, buku-buku, tas sekolah hingga seragam yang layak.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi mengenai isu pendidikan, bahkan mampu bergerak lebih cepat dibandingkan birokrasi yang ada.
Akan tetapi, bantuan-bantuan yang disumbangkan oleh masyarakat ini bisa dibilang bersifat sementara, bantuan semacam ini tidak bisa menggantikan peran negara dalam menyediakan layanan pendidikan yang layak bagi masyarakatnya.
Di sini timbul pertanyaan kritis mengenai sejauh mana peran negara dalam menjamin hak masyarakat dalam pendidikan yang layak. Dalam kebijakan publik, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) namun kenapa implementasi di lapangan seringkali belum optimal, terutama di pelosok Papua.
Keterlibatan masyarakat melalui donasi memang patut untuk diapresiasi, namun seharusnya ini menjadi sindiran keras bagi negara terutama dalam kebijakan publik yang seharusnya lebih fokus pada peningkatan akses infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan guru dan masyarakat di sana.
Fenomena ini menunjukkan adanya potensi besar untuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat transparansi, membuat kanal donasi resmi, dan memastikan jika bantuan-bantuan tersebut dapat disalurkan secara layak dan tepat pada sasaran.
Pada akhirnya, kisah dari pedalaman Papua ini tidak hanya mengenai keterbatasan tetapi juga mengenai sebuah harapan. Antusiasme siswa-siswi dan kepedulian masyarakat menjadi pengingat bahwa pendidikan masih dianggap menjadi jalan utama menuju masa depan yang lebih baik.
Tantangannya di sini masih pada bagaimana kebijakan publik menjawab pertanyaan tersebut secara adil dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. (*)
Editor : Adinda Putri Sefiana