kebijakan pemerintah kabupaten Sidoarjo yang menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari jumat merupakan salah satu langkah perubahan yang menarik untuk dibahas.
Di tengah perkembangan zaman teknologi dan tuntutan zaman, pemerintah memang dituntut untuk tidak lagi bekerja secara kaku, melainkan lebih fleksibel dan adaptif. Kebijakan ini bisa dilihat sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem kerja aparatur pemerintah.
Dari sisi positif, kebijakan ini bisa dianggap sebagai langkah maju. WFH memberikan kemudahan bagi ASN dalam mengatur waktu kerja, sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas jika dilaukan dengan baik.
Selain itu kebijakan ini juga dapat mengurangi beban transportasi, kemacetan, serta pengeluaran operasional seperti listrik dan bahan bakar. Hal ini yang tidak kalah penting adalah dorongan terhadap digitalisasi pemerintah. Tidak hanya itu, penerapan WFH juga mendorong percepatan digitalisasi dalam pemerintahan.
Baca Juga: Revitalisasi Jalan Kartini Jember: Ruang Kuliner Baru atau Potensi Masalah Baru?
ASN dituntut untuk menggunakan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti aplikasi administrasi, rapat daring, dan sistem pelayanan online. Dalam jangka panjang hal ini bisa membentuk birokrasi yang lebih modern dan efisien.
Bahkan jika dilihat dari sisi manajemen kebijakan ini dapat mengubah pola kerja menjadi lebih berorientasi pada hasil (output), bukan sekedar kehadiran di kantor.
Namun di balik berbagai kelebihan tersebut, kebijakan ini juga tidak lepas dari kritik dan tantangan nyata. Salah satu masalah utamanya adalah potensi terganggunya peayanan publik. Tidak semua jenis layanan dapat dilakukan secara online.
Beberapa layanan masih membutuhkan interaksi langsung antara masyarakat dan pegawai, seperti pengurusan dokumen tertentu. Jika tiak diatur dengan baik, masyarakat bisa merasa kesulitan mendapatkan pelayanan. Selain itu masalah pengawasan dan kedisiplinan ASN saat WFH juga menjadi tantangan tersendiri.
Baca Juga: Satu Data, Satu Solusi: Reformasi Pengaduan Publik di Sidoarjo
Saat bekerja dari rumah kontrol dari atasan menjadi lebih terbatas. Tanpa sistem pengawasan yang jelas, ada kemungkinan sebagian ASN tidak bekerja secara optimal.
Hal ini tentu bisa berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi kinerja yang jelas dan terukur agar kebijakan ini tidak disalahgunakan. Tantangan lain yang juga perlu diperhatikan adalah kesiapan infrastruktur dan sumer daya manusia.
Tidak semua instansi memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung WFH, seperti jaringan internet yang stabil atau sistem aplikasi yang terintegritas. Selain itu tidak semua ASN memiliki kemampuan yang sama, jika hal ini tidak diperhatikan maka kebijakan ini justru bisa menimbulkan ketimpangan dalam kinerja antar pegawai.
Menurut saya, kebijakan ini pada dasarnya merupakan inovasi yang baik dan perlu didukung, karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha mengikuti perkembangan zaman. Namun kebijakan ini tidak boleh hanya berhenti pada aturan saja.
Pemerintah harus memastikan adanya sistem pendukung yang kuat, mulai dari pengawasan, kesiapan teknologi, hingga peningkatan ASN. Pemerintah daerah juga perlu membuat aturan yang jelas terkait pembagian jenis pekerjaan yang bisa dilakukan secara WFH dan yang harus dilakukan di kantor.
Selain itu, sistem pelayanan publik harus tetap dijaga agar tidak mengalami penurunan kualitas. Evalusi secara berkala juga sangat penting untuk mengetahui apakah kebijakan ini benar-benar efektif atau perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, kebijakan ini layak didukung namun perlu perbaikan serius dalam implementasinya. (*)
Editor : Isna Dzikirianti