Pengembangan sektor pariwisata kini menjadi andalan banyak pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Trenggalek termasuk salah satu yang secara aktif mengusung konsep “kota atraktif” melalui penguatan destinasi wisata, promosi daerah, serta pembangunan infrastruktur.
Secara kasat mata, arah kebijakan ini terlihat menjanjikan: wisatawan meningkat, daerah menjadi lebih dikenal, dan potensi pendapatan pun terbuka lebar.
Namun, di balik geliat tersebut, muncul pertanyaan yang tidak bisa diabaikan: apakah pertumbuhan pariwisata benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, atau justru hanya menguntungkan segelintir pihak? Secara teoritis, pariwisata memang memiliki daya ungkit ekonomi yang besar.
Baca Juga: Renovasi Warung Rakyat: Langkah Nyata Menguatkan Ekonomi Warga dari Tingkat Bawah
Sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan potensi alam seperti pantai selatan dan wisata alam yang masih asri, Trenggalek memiliki modal kuat untuk berkembang.
Tetapi, teori tidak selalu sejalan dengan realitas di lapangan. Faktanya, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata belum sepenuhnya dirasakan secara merata.
Memangadamasyarakat yang berhasil memanfaatkan peluang, seperti membuka usaha kuliner, penginapan, atau jasa wisata. Namun, tidak sedikit warga lokal yang hanya menjadi penonton.
Pengelolaan destinasi sering kali dikuasai oleh pihak tertentu yang memiliki modal dan akses lebih besar. Akibatnya, perputaran ekonomi tidak menyebar secara adil, melainkan terpusat pada kelompok tertentu.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka “kota atraktif” berpotensi menjadi wajah pembangunan yang timpang ramai di permukaan, tetapi menyisakan ketidakadilan di dalamnya. Dampak sosial juga mulai terlihat.
Baca Juga: Digitalisasi Parkir Surabaya: Antara Ambisi Kepraktisan Warga dan Ujian Keadilan bagi Jukir
Kawasan yang sebelumnya tenang berubah menjadi lebih padat dan bising. Aktivitas wisata yang tidak terkontrol dapat mengganggu kenyamanan warga, terutama ketika tidak diiringi dengan regulasi yang jelas.
Dalam jangka panjang, perubahan inibukan hanya soal keramaian, tetapi juga tentang hilangnya ruang hidup yang nyaman bagi masyarakat lokal. Lebih dari itu, persoalan lingkungan menjadi ancaman yang nyata.
Lonjakan jumlah wisatawan tanpa pengelolaan yang baik berpotensi menimbulkan penumpukan sampah, kerusakan ekosistem, hingga pencemaran. Ironisnya, justru lingkungan yang menjadi daya tarik utama wisata bisa rusak akibat eksploitasi berlebihan. Dalam konteks ini, ancaman over-tourism tidak bisa dianggap remeh.
Ketika jumlah wisatawan melebihi kapasitas wilayah, tekanan terhadap lingkungan, infrastruktur, dan kehidupan sosial akan meningkat drastis. Jika Trenggalek tidak belajar dari daerah lain yang mengalami hal serupa, maka konsep “kota atraktif” justru bisa menjadi bumerang bagi keberlanjutan daerah itu sendiri.
Karena itu, pendekatan pembangunan pariwisata yang hanya mengejar jumlah kunjungan perlu segera dikoreksi. Keberhasilan tidak seharusnya diukur dari seberapa banyak wisatawan datang, tetapi dari seberapa besar masyarakat lokal benar-benar mendapatkan manfaat.
Baca Juga: Ketika Guru Jadi Jembatan Harapan: Potret Pendidikan di Pedalaman Papua
Pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih tegas dan berpihak. Pertama, memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku utama, bukan sekadar pelengkap. Ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan UMKM, pelatihan, serta kemudahan akses dalam pengelolaan wisata.
Kedua, menetapkan regulasi yang jelas terkait pembatasan pengunjung, pengelolaan sampah, dan perlindungan lingkungan. Ketiga, menjaga transparansi dalam pengelolaan agar distribusi manfaat ekonomi lebih adil.
Pada akhirnya, pembangunan daerah bukan sekadar soal citra. Label “kota atraktif” tidak akan berarti jika masyarakatnya sendiri tidak merasakan kesejahteraan.
Pariwisata seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup warga, bukan justru menciptakan ketimpangan baru. Jika Trenggalek ingin benar-benar menjadi kota atraktif yang berkelanjutan, maka fokus utamanya harus jelas: bukan hanya menarik wisatawan, tetapi memastikan bahwa setiap geliat pembangunan membawamanfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Tanpa itu, pertumbuhan pariwisata hanya akan menjadi cerita indah di atas kertas tanpa dampak yang benar-benar dirasakan oleh mereka yang tinggal di dalamnya. (*)
Editor : Isna Dzikirianti