Banjir yang terus berulang di Kabupaten Sidoarjo bukan lagi persoalan musiman, melainkan cerminan adanya masalah serius dalam tata kelola kebijakan drainase daerah.
Setiap musim hujan, genangan hingga banjir masih menghantui kawasan permukiman, jalan utama, dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan persoalan banjir tidak hanya disebabkan curah hujan tinggi, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola sistem drainase.
Pemerintah daerah selama ini telah melakukan berbagai upaya, seperti normalisasi saluran, pembangunan drainase baru, dan pengerukan sungai.
Namun, persoalan banjir belum juga selesai. Banyak titik rawan genangan tetap muncul berulang dari tahun ke tahun. Situasi ini menimbulkan pertanyaan, apakah kebijakan drainase yang dijalankan sudah efektif atau justru masih bersifat tambal sulam.
Baca Juga: Aplikasi Wargaku Surabaya: Solusi Nyata atau Sekadar Formalitas Digital?
Salah satu persoalan mendasar terletak pada pendekatan kebijakan yang cenderung jangka pendek. Penanganan banjir kerap dilakukan setelah masalah muncul, bukan melalui kebijakan preventif yang terencana.
Normalisasi dan pengerukan memang penting, tetapi tanpa evaluasi sistem drainase secara menyeluruh, upaya tersebut hanya menjadi solusi sementara.
Persoalan drainase di Sidoarjo juga berkaitan dengan tata ruang dan pembangunan wilayah. Alih fungsi lahan, pertumbuhan permukiman, serta pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan turut memperburuk kapasitas drainase.
Ketika pembangunan fisik tumbuh lebih cepat daripada kesiapan infrastrukturnya, banjir menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Dalam perspektif kebijakan publik, persoalan ini menunjukkan tantangan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan tidak diukur dari banyaknya program, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Jika banjir terus berulang meski kebijakan telah dijalankan, maka evaluasi terhadap substansi maupun implementasinya menjadi kebutuhan mendesak.
Baca Juga: Penyegelan Rumah Ibadah: Antara Perizinan atau Intoleran Umat Beragama
Partisipasi masyarakat juga belum optimal dalam pengelolaan drainase. Masalah sampah di saluran, penyempitan drainase lingkungan, dan lemahnya kesadaran menjaga fungsi saluran turut memperburuk situasi.
Karena itu, kebijakan yang baik tidak cukup hanya berbasis pembangunan fisik, tetapi juga harus mendorong partisipasi publik. Evaluasi kebijakan drainase di Sidoarjo perlu diarahkan pada perubahan pendekatan.
Pemerintah daerah harus bergeser dari pola reaktif menuju kebijakan mitigatif dan preventif. Langkah mendesak adalah audit menyeluruh terhadap sistem drainase, pemetaan titik rawan banjir, serta integrasi kebijakan drainase dengan tata ruang dan pembangunan daerah.
Pengendalian alih fungsi lahan, perlindungan daerah resapan, serta pembangunan berbasis lingkungan harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Baca Juga: Bukan Takdir, Tapi Kelalaian: Pria 64 Tahun Tewas Karena Jalan Yang Tak Segera Diperbaiki
Tanpa kebijakan yang terintegrasi, banjir hanya akan menjadi siklus berulang. Pada akhirnya, banjir yang terus berulang di Sidoarjo adalah alarm bahwa kebijakan drainase perlu dievaluasi secara serius.
Ini bukan semata persoalan teknis, melainkan menyangkut kualitas tata kelola pemerintah daerah. Jika pola kebijakan masih bertahan pada pendekatan tambal sulam, maka banjir akan terus menjadi masalah tahunan.
Masyarakat tidak membutuhkan janji penanganan yang terus diulang, melainkan kebijakan yang benar-benar menyelesaikan masalah.
Karena itu, evaluasi kebijakan drainase di Sidoarjo bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sebab banjir yang tak pernah usai menunjukkan kebijakan yang ada belum sepenuhnya bekerja. (*)
Editor : Isna Dzikirianti