Sidoarjo selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan industri strategis di Jawa Timur yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
Namun, di balik geliat pembangunan dan aktivitas industrinya, masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara optimal, yakni infrastruktur jalan dan sistem drainase.
Dua masalah klasik ini jalan berlubang dan banjir terus menjadi keluhan utama masyarakat dari tahun ke tahun. Kerusakan jalan di berbagai titik menjadi bukti nyata lemahnya pemeliharaan infrastruktur.
Mulai dari jalan lingkungan hingga jalur utama penghubung antarwilayah, banyak ditemukan lubang yang membahayakan pengguna jalan. Kondisi ini semakin parah saat musim hujan, ketika genangan air menutupi lubang sehingga sulit dideteksi oleh pengendara.
Baca Juga: Banjir Tak Pernah Usai: Evaluasi Kebijakan Drainase Pemerintah Daerah di Sidoarjo
Akibatnya, risiko kecelakaan meningkat, terutama bagi pengendara sepeda motor yang paling rentan. Situasi ini tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan distribusi barang.
Di sisi lain, persoalan banjir di wilayah seperti Waru, Taman, dan pusat kota menunjukkan bahwa sistem drainase yang ada belum mampu mengimbangi perkembangan wilayah.
Penyebabnya sebenarnya sudah lama diketahui: kapasitas saluran air yang tidak memadai, sedimentasi yang dibiarkan menumpuk, serta tata ruang yang kurang terkendali.
Sayangnya, solusi yang diambil sering kali bersifat jangka pendek dan reaktif, seperti penyedotan air saat banjir terjadi, tanpa menyentuh akar permasalahan.
Jika ditinjau dari perspektif kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi.
Pemerintah daerah memang telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, namun efektivitas penggunaannya masih dipertanyakan.
Perbaikan jalan yang cepat rusak kembali menunjukkan kualitas pekerjaan yang kurang optimal, sementara penanganan banjir yang berulang menandakan kurangnya perencanaan jangka panjang.
Baca Juga: Aplikasi Wargaku Surabaya: Solusi Nyata atau Sekadar Formalitas Digital?
Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan pelayanan publik yang layak, termasuk infrastruktur dasar, merupakan kewajiban utama pemerintah daerah.
Dengan demikian, persoalan jalan rusak dan banjir bukan sekadar isu teknis, tetapi juga menyangkut akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.
Ke depan, diperlukan langkah yang lebih konkret dan terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus mulai menerapkan sistem pemeliharaan jalan berbasis data yang akurat dan terukur, bukan hanya mengandalkan laporan sporadis.
Selain itu, normalisasi saluran air perlu dilakukan secara rutin dan menyeluruh, disertai dengan perbaikan sistem drainase yang berkelanjutan. Penataan tata ruang juga harus diperketat agar tidak memperburuk kondisi lingkungan.
Baca Juga: Jalan Berlubang, Nyawa Melayang: Ujian Serius Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Kebijakannya
Transparansi anggaran menjadi kunci penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana pembangunan. Pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan kerusakan juga harus diimbangi dengan respons yang cepat dan nyata, sehingga tidak hanya menjadi formalitas.
Dengan potensi yang dimiliki, Sidoarjo seharusnya mampu menjadi daerah yang maju dan nyaman untuk ditinggali. Namun tanpa pembenahan serius terhadap infrastruktur dasar, potensi tersebut akan terus terhambat.
Jalan berlubang dan banjir pada akhirnya bukan hanya masalah fisik, melainkan cerminan dari kualitas tata kelola pemerintahan yang perlu segera diperbaiki. (*)
Editor : Isna Dzikirianti