Kemacetan di kawasan Waru-Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, kembali menjadi sorotan. Wilayah yang menjadi pintu utama penghubung antara Sidoarjo dan Surabaya ini seolah tidak pernah lepas dari persoalan klasik yaitu antrean kendaraan panjang, waktu tempuh yang tidak pasti, dan kepadatan ekstrem pada jam sibuk.
Sejumlah kejadian terbaru sepanjang 2026 seperti demo ojol, perbaikan jalan dan rekayasa lalu lintas saat Hari Buruh Internasional semakin memperjelas bahwa persoalan ini belum selesai. Kepadatan lalu lintas dilaporkan terjadi berulang kali di sekitar Bundaran Waru hingga arah Gedangan, selama ini penanganan kemacetan di kawasan tersebut cenderung bersifat sementara saja.
Ada gangguan sedikit saja maka dapat memicu kemacetan yang signifikan. Rekayasa lalu lintas, Pengalihan arus hingga penempatan petugas memang membantu meredakan kepadatan, tetapi hanya dalam jangka pendek tidak sampai di akar persoalan.
Padahal secara struktur, Waru merupakan titik temu berbagai arus kendaraan dari Sidoarjo, Surabaya hingga akses jalan tol. Ditambah lagi dengan keberadaan Bundaran Waru yang menjadi simpul lalu lintas padat sehingga menciptakan bottleneck yang sulit dihindari.
Baca Juga: Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun - Alun Kota Malang
Dari sudut pandang kebijakan publik, penanganan kemacetan masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah. Kawasan metropolitan seperti Surabaya dan Sidoarjo seharusnya memiliki sistem transportasi yang direncanakan secara menyeluruh bukan sekadar respon cepat ketika kemacetan terjadi, pembangunan infrastruktur pendukung di titik-titik krusial juga terkesan berjalan lambat.
Dampaknya tentu dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Waktu tempuh menjadi tidak pasti yang membuat aktivitas harian menjadi terganggu, biaya bahan bakar meningkat dan tingkat stres pengguna jalan ikut bertambah. Bagi para pekerja yang melintasi kemacetan seolah menjadi bagian dari rutinitas yang tidak bisa dihindari.
Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, kemacetan di kawasan Waru-Gedangan Kabupaten Sidoarjo akan berkembang dari masalah harian menjadi hambatan serius bagi mobilitas kawasan.
Karena itu, kebijakan pemerintah tidak bisa hanya mengurangi kemacetan tetapi harus berani mengurangi sumber permasalahannya melalui pembangunan infrastruktur yang tepat, integrasi transportasi dan pengelolaan kendaraan secara tegas. Tanpa perubahan arah kebijakan, kemacetan hanya akan terus berulang dengan dampak yang semakin luas. (*)
Editor : Adinda Putri Sefiana