Banjir yang terus berulang di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo, seharusnya tidak lagi dipandang sebagai kejadian biasa, melainkan sebagai indikator bahwa kebijakan publik yang ada belum berjalan secara optimal.
Dalam perspektif kebijakan publik, masalah banjir ini sebenarnya sudah masuk tahap public problem , yaitu permasalahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan membutuhkan intervensi pemerintah.
Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sampai saat ini penanganannya masih cenderung bersifat sementara dan belum menyelesaikan akar masalah..
Jika dikaitkan dengan teori agenda setting , suatu masalah bisa masuk ke dalam kebijakan prioritas jika mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Dalam kasus Kalidawir, banjir memang sudah sering terjadi, namun terlihat belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan jangka panjang.
Penanganan yang dilakukan masih sebatas respon ketika banjir terjadi, bukan upaya pencegahan yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan kebijakan belum berjalan maksimal.
Baca Juga: Aplikasi Wargaku Surabaya: Solusi Nyata atau Sekadar Formalitas Digital?
Di sisi lain, dalam teori formulasi kebijakan, pemerintah seharusnya mampu merancang solusi yang sesuai dengan karakteristik masalah. Banjir di Kalidawir tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga faktor struktural seperti penurunan tanah akibat lumpur Lapindo dan kondisi geografis wilayah yang rendah.
Artinya, kebijakan yang dibutuhkan bukan hanya solusi teknis jangka pendek, tetapi juga perencanaan jangka panjang seperti perbaikan sistem drainase, penguatan infrastruktur, serta pengaturan lingkungan. Jika kebijakan tidak mempertimbangkan faktor-faktor ini, maka solusi yang dihasilkan akan menjadi kurang efektif.
Masalah lain yang terlihat jelas adalah pada tahap implementasi kebijakan. Dalam teori implementasi, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan.
Fakta bahwa alat pompa air yang disediakan kurang maksimal penguunaanya dan justru hilang karena pencurian, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan.
Selain itu, distribusi bantuan yang tidak merata juga menjadi indikasi bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara adil dan transparan. Padahal, dalam prinsip kebijakan publik, keadilan dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam situasi bencana.
Menurut saya, tahap evaluasi kebijakan juga perlu diperhatikan. Banjir yang terus berulang setiap tahun seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada.
Namun jika pola penanganannya tetap sama dari tahun ke tahun tanpa perubahan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa proses evaluasi belum dilakukan secara optimal. Akibatnya, kebijakan yang ada tidak berkembang dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Program MBG: Solusi Melawan Stunting atau Beban APBN yang Sia-Sia?
Dengan melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan banjir di Desa Kalidawir bukan hanya permasalahan lingkungan, namun juga mencerminkan kelemahan dalam siklus kebijakan publik, mulai dari penentuan peta, formulasi, implementasi, hingga evaluasi.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, banjir di Kalidawir menjadi bukti bahwa kebijakan publik yang baik bukan hanya soal perencanaan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jika tidak ada perubahan yang signifikan, maka banjir akan terus menjadi masalah tahunan yang seolah-olah tidak pernah menemukan solusinya. (*)
Editor : Adinda Putri Sefiana