Digitalisasi Parkir Surabaya: Langkah Maju yang Masih Perlu Diperkuat

 

Pada saat itu di satu sudut Jalan Blauran, seorang lelaki paruh baya berdiri kebingungan di depan tiang parkir. Di tangannya, selembar uang lima ribuan. Di depannya, ada kode QR yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Petugas parkir berusaha membantu, tapi ia sendiri masih berjuang untuk memahami layar ponsel yang baru ia miliki seminggu yang lalu.

Itulah wajah lain dari kebijakan yang sedang ramai diperbincangkan. Pemkot Surabaya baru-baru ini meluncurkan program parkir digital di 76 lokasi yang tersebar di beberapa ruas jalan strategis kota.

 

Dari Blauran, Embong Malang, Kedung Doro, sampai kawasan Taman Apsari. Ternyata, warga menyambut dengan positif, hampir 9 dari 10 orang yang disurvei menyatakan dukungannya. 

 

Ini adalah angka yang, sejujurnya, jarang kita lihat dalam kebijakan publik lainnya. Namun, kita semua tahu betul bahwa angka di atas kertas dan kenyataan di lapangan sering kali memiliki cerita yang berbeda.

 

Sebenarnya, niat dibalik program ini sulit untuk tidak diapresiasi. Parkir tepi jalan selama ini adalah salah satu sudut kota yang paling sulit diawasi. Siapa yang mengumpulkan uang, berapa banyak yang sebenarnya disetor ke pemerintah, dan ke mana pergi selisihnya? Semua pertanyaan itu sudah lama menggantung tanpa jawaban yang memuaskan.

 

Dengan adanya sistem digital, setiap pembayaran akan tercatat. Tidak ada lagi uang berpindah tangan tanpa jejak. Yang lebih positif, program ini juga memberikan perhatian kepada juru parkir.

 

Mereka sekarang terdaftar secara resmi, dibukakan rekening, dan bagian hasil dari kerja mereka bisa langsung masuk ke kantong masing-masing tanpa harus melewati tangan-tangan yang tidak jelas. Bagi orang-orang yang selama ini bekerja keras di ruang yang tidak pasti, ini adalah perubahan kecil yang sangat berarti.

Tapi ada hal yang harus kita diskusikan dengan jujur. Bahwa tidak semua warga Surabaya tumbuh bersama dengan smartphone. Ada yang sehari-harinya masih lebih nyaman dengan uang tunai dalam kehidupan keseharian mereka. Mereka bukanlah kelompok yang tertinggal, mereka hanya punya ritme hidup yang berbeda. Dan saat kota berubah terlalu cepat tanpa menjemput mereka, yang terjadi bukan kemajuan, melainkan ketinggalan yang baru. 

Pelatihan juru parkir memang sudah dilakukan. Perangkat sudah disiapkan. Tapi apakah itu sudah cukup? Sistem yang baik memerlukan manusia yang percaya diri menggunakannya, baik petugas di lapangan maupun warga yang datang dengan uang receh ditangan.

Pertanyaan selanjutnya, yang juga sangat penting yakni setelah 76 lokasi ini, lalu apa? Kawassan yang dipilih memang masuk akal sebagai titik awal, ramai, padat aktivitas, dan mudah untuk dipantau.

 

Namun, Surabaya jauh lebih luas daripada Blauran dan Embong Malang. Ada banyak kampung, kawasan pasar tradisional, dan gang-gang sempit dimana parkir liar masih jadi pemandangan sehari-hari.

 

Jika tidak ada rencana yang jelas, program ini bisa saja hanya menjadi proyek singkat yang menarik perhatian, lalu redup begitu sorotan media beralih ke isu lain.

Warga berhak tahu tentang berapa sebenarnya pendapatan parkir sebelum dan sesudah digitalisasi? Titik mana yang ramai transaksi, dan mana yang sepi? Transparansi bukan Cuma soal sistem pembayarannya, tapi juga soal hasilnya.

 

Program parkir digital Surabaya bukanlah kebijakan yang patut diremehkan. Ini langkah nyata menuju arah yang positif. Namun, sebuah langkah, sebagus apa pun, hanya akan berguna jika diikuti oleh langkah-langkah berikutnya yang juga serius.

 

Kepercayaan 90 persen warga bukanlah sesuatu yang didapat dengan mudah. Itu adalah amanah. Dan amanah, jika tidak dijaga dengan baik, bisa hilang lebih cepat dari yang kita bayangkan. (*)