Trenggaleknjenggelek— Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar aturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diubah dan dibuat lebih fleksibel. Menurutnya, ketentuan TKDN yang diterapkan secara kaku justru membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain.
"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," ujar Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat.
Presiden mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan arahan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengubah regulasi tersebut. Ia menekankan pentingnya aturan yang lebih realistis, agar tidak menjadi beban bagi industri dalam negeri.
Prabowo mengakui bahwa semangat di balik TKDN lahir dari nasionalisme, namun menilai penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi riil kemampuan sumber daya nasional.
"TKDN sudah lah niatnya baik, nasionalisme. Saya—mungkin saudara sudah kenal saya lama—mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau jantung saya dibuka, yang keluar Merah Putih, mungkin," ungkap Prabowo.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa isu TKDN tidak hanya sekadar soal regulasi, melainkan berkaitan erat dengan persoalan pendidikan, iptek, dan sains. Menurutnya, peningkatan konten dalam negeri tidak bisa semata-mata dipaksakan melalui aturan.
“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik," tegas Prabowo.
Instruksi ini menandai arah baru dalam kebijakan industri nasional, di mana fleksibilitas dan insentif dipandang sebagai kunci untuk menjaga daya saing Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat. (Jaz)
