Trenggaleknjenggelek – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk tahun 2025. Program ini akan berlangsung dalam dua tahap dan bertepatan dengan dua momentum penting, yakni Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengumumkan bahwa pemutihan pajak ini meliputi pembebasan berbagai sanksi administratif yang selama ini menjadi beban masyarakat.
“Ada pemutihan pajak administrasi,” ujar Khofifah.
Tahap pertama program akan dimulai pada bulan Juli hingga September 2025, menjelang peringatan HUT RI. Sementara tahap kedua dijadwalkan berlangsung dari Oktober hingga Desember, bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.
Program ini mencakup:
-
Pembebasan sanksi administratif keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB.
-
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II.
-
Penghapusan pajak progresif untuk pemilik kendaraan lebih dari satu.
-
Bebas denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) untuk tahun-tahun sebelumnya.
Pemprov Jatim menegaskan bahwa program ini merupakan upaya nyata untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Tahun lalu, pemutihan serupa juga digelar selama dua bulan pada Oktober, dan mendapat sambutan positif dari masyarakat.
Baca Juga: Satu Peserta PPPK Trenggalek Tidak Hadir Tes Karena Sakit, Akan Dijadwal Ulang
Warga Jawa Timur diimbau memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan mereka tanpa dikenai denda atau sanksi.
Informasi lebih lanjut mengenai jadwal rinci dan syarat program dapat diakses melalui kantor Samsat terdekat atau situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur.(jaz)
