Trenggaleknjenggelek - Rencana Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melakukan pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS) senilai Rp 20 miliar menuai kritik dari legislatif.
Ketua Fraksi Partai Amanat Demokrat DPRD Trenggalek, Mugianto, mendesak agar program tersebut ditunda dan dananya dialihkan untuk kebutuhan penanganan bencana alam.
“Trenggalek tahun ini direncanakan melakukan pembebasan lahan JLS kurang lebih Rp 20 miliar. Kami minta itu ditangguhkan dulu karena kemampuan keuangan kita terbatas,” ungkap Mugianto usai rapat bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Senin (16/6/2025).
Menurutnya, dengan kondisi fiskal daerah yang sedang ketat, langkah efisiensi dan penyesuaian prioritas anggaran menjadi keharusan.
Ia menekankan bahwa anggaran pembebasan lahan sebaiknya dialokasikan ke sektor yang lebih mendesak.
Sektor mendesak yang dimaksud oleh Mugianto, seperti penanganan dampak bencana di wilayah rawan longsor dan banjir.
“Dana itu bisa kita alihkan ke hal-hal yang membantu penyelesaian masalah bencana alam, misalnya untuk recovery daerah yang terdampak,” imbuhnya.
Mugianto juga menyinggung sejumlah titik terdampak bencana di Trenggalek seperti Kecamatan Munjungan dan Panggul.
Kedua lokasi tersebut saat ini mendapat penanganan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, termasuk pembangunan sodetan sungai dan jembatan darurat.
“Provinsi sudah turun membantu di beberapa titik. Maka kami berharap APBD Trenggalek juga difokuskan dulu untuk penanganan bencana. Itu lebih prioritas, terutama infrastruktur,” tegas politisi dari dapil Trenggalek selatan tersebut.
Dorongan ini mencerminkan kegelisahan sejumlah pihak di parlemen atas efektivitas alokasi anggaran, terutama di tengah meningkatnya frekuensi bencana alam di wilayah selatan Trenggalek.
Sementara di sisi lain, pembebasan lahan untuk JLS tetap menjadi kebutuhan jangka panjang untuk membuka akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri