TRENGGALEKNJENGGELEK – Komisi I DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra pada Jumat (8/8/2025) untuk membahas sinkronisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026.
Pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi kinerja eksekutif terkait anggaran, pengelolaan aset, dan rencana bantuan politik (Banpol).
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid, menekankan pentingnya sinkronisasi anggaran sejak awal agar program RPJMD dapat berjalan optimal.
"Jangan sampai kegiatan yang seharusnya ada anggarannya justru tidak teranggarkan. Kita juga perlu tahu, apakah dinasnya yang tidak memahami atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang belum paham," ujarnya.
Husni juga menyoroti aset daerah yang belum termanfaatkan maksimal, terutama karena lemahnya koordinasi antara Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) sebagai koordinator dan OPD sebagai pelaksana.
Salah satunya, kolam renang Tirta Jwalita, yang meski dikelola Dinas Pariwisata, dinilai belum dioptimalkan.
"Kalau tidak dimanfaatkan, kita harus pertanyakan. Kenapa aset sebesar itu tidak bisa dimaksimalkan?" katanya.
Mengenai Banpol, Husni mengungkapkan usulan kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik masih terkendala fiskal daerah.
"Daerah lain memang sudah tinggi Banpol-nya. Tapi alasan kita belum bisa naik karena fiskal masih rendah. Bahkan untuk tahun depan kemungkinan Banpol tetap belum ada kenaikan," tuturnya.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah OPD, antara lain Dinas Kominfo, Disdukcapil, Bakesbangpol, Satpol PP, dan Bakeuda.
Husni menegaskan bahwa DPRD memerlukan data valid sebagai dasar kebijakan.
"Prinsipnya kita ingin memperoleh data valid sebagai dasar kebijakan DPRD, bukan berdasarkan informasi yang simpang siur," pungkasnya. (kho)
