Trenggaleknjenggelek– Komisi D DPRD Jawa Timur mendorong percepatan pembangunan embung di berbagai wilayah sebagai langkah strategis mengatasi krisis air bersih di musim kemarau sekaligus mengendalikan banjir di musim hujan.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Martin Hamonangan, mengatakan bahwa embung merupakan tata kelola air yang efektif untuk menjamin ketersediaan air bersih dan mendukung irigasi pertanian.
“Di daerah pegunungan dan wilayah tadah hujan harus ada perencanaan tata kelola air, agar saat musim hujan air yang melimpah bisa disimpan dan dimanfaatkan di musim kering,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Trenggalek Bahas Tambahan Anggaran Rp15 Miliar, Perbaikan Destinasi Wisata Jadi Prioritas Utama
Martin mencontohkan kondisi di Kalibaru, Banyuwangi, di mana air berlimpah saat musim hujan justru menjadi masalah karena mengakibatkan banjir.
“Kalau musim hujan, semua menolak air karena banjir, airnya terbuang percuma. Kenapa tidak kita tampung di embung?” tegasnya.
Politisi Fraksi PDIP ini menilai bahwa pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus diiringi dengan infrastruktur penampungan seperti embung dan sumur kelola.
Baca Juga: Komisi I DPRD Trenggalek Sinkronkan RPJMD 2026, Soroti Aset dan Banpol
Apalagi, perubahan fungsi hutan tanaman keras menjadi lahan jagung dan tebu telah mengurangi daya serap tanah secara signifikan.
“Sekarang banyak hutan berubah jadi sawah jagung dan tebu, sehingga saat hujan deras, airnya turun seperti air terjun,” ungkapnya.
Menurut Martin, pelarangan total penanaman jagung atau tebu bukanlah solusi realistis. Jika lahan tidak dapat dikembalikan menjadi hutan, maka pengelolaan air hujan melalui embung dan sumur kelola adalah alternatif terbaik.
Ia juga menyoroti daerah krisis air seperti Madura dan Bondowoso, yang bahkan setelah pengeboran hingga kedalaman 200 meter belum tentu menemukan sumber air.
“Di kondisi seperti itu, pengelolaan air hujan menjadi solusi paling logis,” imbuhnya.
Data BPBD Jatim menunjukkan bahwa sepanjang 2024, kekeringan melanda 26 kabupaten/kota, dengan daerah terparah meliputi Probolinggo, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang. Lebih dari 400 ribu jiwa terdampak krisis air bersih, dan ribuan hektare lahan pertanian mengalami gagal panen akibat minimnya irigasi.
Martin menegaskan bahwa pembangunan embung tidak hanya akan memutus siklus kekurangan air di musim kemarau, tetapi juga meminimalkan risiko banjir di musim hujan.
“Embung adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan air dan pangan di Jawa Timur,” pungkasnya.(jaz)
