Pemerintah Harus Dorong Hubungan Profesional dengan Media
Zaki Jazai• Jumat, 22 Agustus 2025 | 23:05 WIB
Ilustrasi Social Media Addiction
Trenggaleknjenggelek – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI bersama pemerintah daerah menyelenggarakan Konsultasi Publik Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Relasi Media Wilayah Tengah, Kamis (21/8/2025). Kegiatan ini menjadi forum diskusi lintas sektor untuk memperkuat strategi komunikasi publik sekaligus menata pola kemitraan antara pemerintah dan media massa.
Acara yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting itu diikuti perwakilan dari berbagai provinsi di wilayah tengah Indonesia. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, hingga Kalimantan bagian tengah. Konsultasi publik ini dimaksudkan untuk menjaring masukan dari daerah agar NSPK Relasi Media yang disusun lebih aplikatif dan sesuai kebutuhan lapangan.
Dalam pemaparannya, perwakilan Kementerian Komdigi, Elvira Inda Sari, menekankan bahwa NSPK Relasi Media akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah.
“Dalam peraturan kementerian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi bapak/ibu untuk menyusun Peraturan Gubernur maupun peraturan daerah terkait relasi media,” ujarnya.
Elvira juga menjelaskan bahwa dasar hukum penyusunan NSPK ini mengacu pada Permenkominfo No. 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren di Bidang Komunikasi dan Informatika. Aturan tersebut mengatur salah satunya mengenai kegiatan diseminasi informasi dan pengelolaan komunikasi publik.
Melalui NSPK Relasi Media, pemerintah ingin mendorong hubungan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dengan media massa. Dokumen ini diharapkan menjadi pegangan dalam pemanfaatan media berbayar, perencanaan anggaran humas, hingga tata kelola komunikasi pemerintah daerah.
Selain itu, NSPK juga memberi ruang partisipasi publik, di mana masukan dari akademisi, praktisi media, dan pemerintah daerah akan diserap sebagai bagian dari penyempurnaan pedoman. Dengan begitu, relasi media tidak hanya sebatas kerja sama seremonial, tetapi juga strategis untuk memastikan informasi pemerintah tersampaikan secara efektif ke masyarakat.(Jaz)
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah Editor : Zaki Jazai
