DPRD Provinsi Dorong Penguatan Peternakan bagi Petani Gurem di Jawa Timur

Trenggaleknjenggelek – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah untuk mengembangkan sektor peternakan yang terintegrasi dengan pertanian rakyat. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi strategi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan petani gurem yang selama ini masih menghadapi keterbatasan.

“Petani gurem sering menghadapi kendala akses modal, sarana produksi, hingga keterampilan manajerial. Pemerintah perlu hadir memberikan dorongan nyata melalui bantuan yang tepat sasaran, khususnya di sektor peternakan. Ini bisa menjadi sumber energi ekonomi tambahan bagi keluarga petani,” kata Ony, Jumat (29/8/2025).

Baca Juga: P-APBD Jatim 2025 Fokus Efisiensi, Layanan Dasar, dan Tanpa Utang Baru

Politikus asal Tuban–Bojonegoro tersebut menilai, sektor peternakan memiliki potensi besar sebagai pelengkap pendapatan petani gurem. Dengan pola pemberdayaan yang baik, petani tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga bisa memperoleh tambahan penghasilan dari telur, daging, dan hasil sampingan peternakan lainnya.

“Konsepnya adalah integrasi pertanian-peternakan. Limbah pertanian bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sementara kotoran ternak menjadi pupuk organik bagi tanaman. Ini bukan sekadar menambah pendapatan, tapi juga menciptakan siklus produktif yang berkelanjutan,” jelas Ony.

Baca Juga: Anggaran Setengah Miliar untuk Penanganan Kasus di Inspektorat Trenggalek Gagal Terserap

Ia menyoroti bahwa sebagian besar program bantuan yang sudah berjalan masih bersifat umum dan kurang menyentuh kebutuhan spesifik petani kecil. Menurutnya, bantuan modal, bibit, atau subsidi pakan ternak seharusnya disesuaikan dengan skala usaha mikro para petani gurem.

“Jangan sampai program itu hanya dinikmati oleh petani besar, sementara mayoritas petani kecil tetap tertinggal,” tegasnya.

Ony juga menekankan dampak sosial dari penguatan sektor peternakan. Dengan meningkatnya pendapatan keluarga, anak-anak petani memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, perputaran ekonomi lokal juga akan semakin hidup melalui sirkulasi produk pertanian dan peternakan di pasar desa maupun kota.

“Kita berbicara soal keadilan ekonomi. Petani gurem adalah tulang punggung pertanian Jawa Timur. Memperkuat mereka berarti memperkuat ketahanan pangan, stabilitas ekonomi lokal, dan pemerataan kesejahteraan,” imbuhnya.

Baca Juga: Pemerintah Harus Dorong Hubungan Profesional dengan Media

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan kondisi tersebut. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 (ST2023), jumlah petani pengguna lahan di Jawa Timur mencapai 5.432.038 orang.

Dari jumlah itu, 4.479.526 orang atau sekitar 82,5 persen termasuk kategori petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare. Angka ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah petani gurem terbanyak di Indonesia.

Dengan fakta tersebut, Ony mendorong agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lebih fokus menyalurkan program yang menyentuh langsung petani kecil. Ia menilai, integrasi pertanian dan peternakan bisa menjadi salah satu kunci pemerataan kesejahteraan di Jawa Timur.(jaz)

Editor : Zaki Jazai