Trenggaleknjenggelek – Anggota DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menegaskan pentingnya percepatan operasional Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di Kabupaten dan Kota di Jatim untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan optimal.
Menurutnya, jumlah SPPG yang telah aktif di Kediri saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan populasi Kabupaten Kediri mencapai sekitar 1,6 juta jiwa dan Kota Kediri sekitar 300 ribu jiwa, kebutuhan akan sentra penyedia gizi cukup mendesak.
“Informasi yang saya terima, Kediri baru memiliki sekitar 25 SPPG yang beroperasi. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah, ibu hamil, dan balita, setidaknya dibutuhkan 125 SPPG sesuai target BGN,” jelas Khusnul di Surabaya.
Baca Juga: DPRD Provinsi Dorong Penguatan Peternakan bagi Petani Gurem di Jawa Timur
Politisi asal Kediri ini menegaskan, dirinya akan terus mengawal proses percepatan operasional SPPG agar target tersebut bisa tercapai. Meski begitu, ia mengakui prosesnya membutuhkan waktu karena setiap mitra SPPG harus menyiapkan fasilitas sesuai standar BGN.
“Menuju target 125 SPPG tentu ada tahapan. Dari informasi yang saya peroleh, hampir semua kecamatan di Kediri sudah penuh kuotanya, artinya banyak yang sedang berproses,” terangnya.
Pada kegiatan di Gurah, dua SPPG resmi menandatangani MoU, yakni SPPG Wonojoyo yang menggandeng 27 lembaga penerima manfaat dan SPPG Gabru dengan 24 lembaga. Keduanya dijadwalkan mulai beroperasi pada awal September mendatang.
Baca Juga: P-APBD Jatim 2025 Fokus Efisiensi, Layanan Dasar, dan Tanpa Utang Baru
“Di Kecamatan Gurah saat ini belum ada SPPG yang berjalan. Insyaallah, awal September nanti dua SPPG ini akan beroperasi,” tambahnya.
Khusnul menekankan, program MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan strategi penting untuk memperbaiki status gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Menurutnya, keberhasilan program ini juga menjadi bagian dari upaya menekan angka stunting di Jawa Timur.
“Anak-anak yang bergizi baik akan lebih sehat, bersemangat belajar, dan prestasinya meningkat. Ini adalah investasi besar untuk masa depan bangsa,” tegas Khusnul.
Baca Juga: Anggaran Setengah Miliar untuk Penanganan Kasus di Inspektorat Trenggalek Gagal Terserap
Ia juga mengingatkan, keberhasilan MBG tidak bisa ditopang oleh pemerintah saja. Perlu keterlibatan aktif masyarakat, organisasi sosial, hingga sektor swasta agar program ini berjalan berkesinambungan.
“Sinergi semua pihak adalah kunci. Pemerintah menyediakan regulasi dan anggaran, masyarakat ikut mendukung, dan sektor swasta dapat berkontribusi lewat program CSR. Dengan begitu, cita-cita menurunkan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bisa benar-benar tercapai,” pungkasnya.(jaz)
