TRENGGALEKNJENGGELEK – Komisi IV DPRD Trenggalek menyoroti sejumlah isu pendidikan, mulai dari kenaikan insentif guru hingga penguatan pendidikan karakter siswa, dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra.
Ketua Komisi IV, Sukarodin, mengungkapkan adanya rencana penambahan insentif bagi guru sebesar Rp 100 ribu.
Untuk guru PAUD, ia mengusulkan kenaikan dari Rp 500 ribu menjadi Rp 600 ribu per bulan.
"PAUD dan TK adalah lembaga yang membentuk bibit unggul. Maka wajar jika tenaga pendidiknya harus kita perhatikan," ujarnya.
Dari sisi penguatan karakter, Sukarodin mendorong Dinas Pendidikan memperkuat nilai patriotisme di sekolah.
Ia mengusulkan agar setiap sekolah memutar lagu kebangsaan sebelum jam pelajaran dimulai serta membentuk grup paduan suara di tingkat SMP, baik negeri maupun swasta.
"Ini bagian dari upaya menanamkan semangat kebangsaan kepada anak-anak kita sejak dini," tegasnya.
Ia juga menyoroti rencana perubahan status empat Taman Kanak-Kanak (TK) milik yayasan di Ngadimulya, Dongko, Panggul, dan Pule menjadi sekolah negeri.
Namun, proses tersebut masih terkendala status tanah dan keberlanjutan peran guru yayasan (GTY).
"Ketika TK dinegerikan, maka guru yang mengajar harus ASN. Ini yang perlu dicarikan solusi agar GTY tetap bisa mengajar," jelasnya.
Sukarodin menambahkan, ketersediaan guru Bahasa Jawa masih belum merata di sekolah-sekolah. Ia meminta ada anggaran pelatihan guru muatan lokal.
"Kita tanya ke sekolah-sekolah, ternyata banyak yang belum punya guru Bahasa Jawa. Ini memprihatinkan," katanya.
Terkait Madrasah Diniyah (Madin), ia meminta dukungan anggaran kabupaten untuk menutupi kekurangan bantuan dari provinsi.
"Hibah Madin tidak hanya untuk operasional Madin, tapi juga termasuk insentif guru swasta. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 1 hingga Rp 1,5 miliar," ungkapnya.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti pengelolaan kolam renang yang sebelumnya dikelola pihak ketiga.
Sukarodin menilai fasilitas tersebut sebaiknya dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga agar bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan dan mendukung pendapatan daerah.
"Kalau anak-anak ingin kursus renang yang berstandar, harus ke Tulungagung. Padahal kita punya fasilitas. Maka lebih baik dikelola oleh dinas agar bisa jadi tempat pendidikan dan mendukung PAD," katanya.
Ia menambahkan, usulan itu dapat diajukan melalui dana pinjaman daerah pada tahun 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri