Program stimulus ekonomi yang diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Trenggaleknjenggelek – DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (2/9/2025).

Juru Bicara Banggar, Abdullah Abu Bakar, dalam laporannya menyampaikan bahwa Perubahan APBD 2025 mengalami penyesuaian cukup besar pada sisi pendapatan maupun belanja.

Pendapatan Daerah naik dari Rp28,448 triliun menjadi Rp28,599 triliun atau bertambah sekitar Rp151 miliar.
Belanja Daerah meningkat dari Rp30,223 triliun menjadi Rp32,996 triliun atau naik Rp2,77 triliun.

Dengan penyesuaian ini, defisit APBD bertambah dari Rp 1,77 triliun menjadi Rp 4,39 triliun. Banggar menegaskan bahwa defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto daerah.

Banggar mencatat, peningkatan pendapatan didorong oleh optimisme terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak daerah, pemanfaatan aset, serta peningkatan kinerja BUMD.

Namun demikian, pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan menurun. Hal ini sejalan dengan tren penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2025 yang berdampak langsung pada ruang fiskal Jawa Timur.

Abdullah Abu Bakar dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Gubernur Jawa Timur, jajaran eksekutif, komisi-komisi DPRD, serta seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan, rekomendasi, dan masukan selama pembahasan.

“Proses pembahasan telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas,” ujarnya dalam laporan resmi Banggar.

Dengan kenaikan belanja yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan, pemerintah provinsi dituntut melakukan pengelolaan anggaran secara ketat. Fokus belanja diarahkan pada program prioritas pembangunan, sekaligus menjaga agar penambahan defisit tidak menimbulkan beban fiskal berlebih di tahun-tahun berikutnya.(Jaz)