KOTA, Radar Trenggalek – Keterbatasan anggaran yang dialami Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Trenggalek tidak boleh menjadi alasan mandeknya pengelolaan sampah. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum genap satu tahun dibentuk tersebut tetap mencari cara untuk memaksimalkan pelayanan di tengah berbagai keterbatasan yang ada.
Ketua Komisi III DPRD Trenggalek Wahyudi Anto menegaskan, persoalan sampah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap ditangani secara optimal, meskipun kondisi fiskal daerah sedang tidak ideal.
“Memang benar yang disampaikan DLH, ada pemangkasan anggaran signifikan. Tapi ini tidak boleh menjadi alasan. Justru harus ada upaya maksimal untuk tetap menjalankan pengelolaan sampah,” tegasnya.
Dia mengakui kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Trenggalek saat ini memang terbatas.
Bahkan, kebutuhan anggaran DLH untuk menunjang sarana dan prasarana persampahan masih jauh dari mencukupi.
“Kalau melihat kebutuhan yang direncanakan DLH, itu masih jauh dari cukup. Baik dari sisi sarana fisik maupun kendaraan operasional, semuanya masih kurang,” ujarnya.
Menurut Wahyudi, keterbatasan paling mencolok terlihat pada armada pengangkut sampah. Jumlah truk yang tersedia dinilai belum memadai, bahkan sebagian kondisinya sudah tidak layak operasional.
“Truk pengangkut sampah itu masih sangat kurang. Yang adapun sebagian sudah tidak layak. Ini tentu berdampak pada efektivitas pengangkutan sampah di lapangan,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, DLH disebut sementara mengandalkan optimalisasi titik-titik pembuangan sampah yang sudah ada.
Namun, langkah ini dinilai belum cukup jika tidak dibarengi dengan peningkatan dukungan sarana.
“Kita memang harus mengefektifkan titik-titik pembuangan yang ada. Tapi, persoalan utamanya tetap di transportasi. Kalau armada kurang, pengelolaan tidak akan maksimal,” ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menekankan, langkah prioritas yang harus segera dilakukan adalah mendorong penambahan anggaran untuk sektor persampahan.
Meski demikian, dia juga mengingatkan bahwa inovasi dan efisiensi tetap harus menjadi bagian dari solusi.
“Penambahan anggaran itu penting dan harus diperjuangkan. Tapi di sisi lain, DLH juga harus kreatif mencari cara agar kegiatan tetap berjalan optimal dengan kondisi yang ada,” tandasnya.
Dia menilai, pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada manajemen dan strategi pelaksanaan di lapangan. Maka, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dinilai menjadi kunci.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemkab untuk menyeimbangkan keterbatasan fiskal dengan tuntutan pelayanan publik.
Di tengah tekanan anggaran, sektor persampahan tetap dituntut berjalan optimal demi menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Kita ingin pelayanan tetap berjalan. Sampah ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jadi harus ada solusi konkret, bukan hanya alasan keterbatasan,” pungkasnya.(jaz/c1/din)
Editor : Adinda Putri Sefiana