KOTA, Radar Trenggalek – Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) menilai dukungan pemerintah terhadap organisasi relawan komunikasi tersebut masih belum optimal.
Padahal, RAPI menegaskan tidak membutuhkan kucuran dana tunai, tetapi perlengkapan dan sarana-prasarana komunikasi yang memadai untuk menunjang tugas kemanusiaan, khususnya ketika terjadi bencana.
Padahal, RAPI selama ini aktif menjalankan fungsi komunikasi dalam berbagai situasi darurat. Relawan RAPI juga berkolaborasi dengan sejumlah lembaga pemerintah dalam mendukung komunikasi kebencanaan.
“Kami aktif membantu komunikasi kebencanaan. Kami berkolaborasi langsung dengan BNPB/BPBD, Basarnas, serta berbagai instansi terkait lainnya,” tegas Ketua Umum RAPI Nasional H. Riza Fachrial Riza, Kamis (17/9).
Namun, kontribusi tersebut dinilai belum diikuti dukungan yang sepadan dari pemerintah. Riza berharap pemerintah tidak hanya melihat RAPI sebagai organisasi relawan yang siap diterjunkan ketika terjadi bencana, tetapi juga memperhatikan kebutuhan peralatan yang digunakan anggota di lapangan.
Baca Juga: Daihatsu Terios Special Edition Rp264 Jutaan, Mesin 104 PS dan RWD
“Respons pemerintah sendiri masih sangat kurang bagus terhadap RAPI, padahal relawan kami selalu siap membantu pemerintah,” ujarnya.
Riza menegaskan, dukungan yang diharapkan RAPI bukan berupa bantuan anggaran dari APBD maupun APBN. Organisasi justru membutuhkan sarana teknis yang dapat menunjang komunikasi ketika relawan menjalankan tugas di lokasi bencana.
Menurut dia, keberadaan peralatan komunikasi yang memadai menjadi bagian penting dalam mendukung kerja relawan. Ketika jaringan komunikasi umum mengalami gangguan akibat bencana, perangkat radio dapat menjadi salah satu sarana untuk menjaga komunikasi antara petugas maupun relawan di lapangan.
“Bantulah kami dengan sarana penunjang. Kami sama sekali tidak meminta duit sebab murni membutuhkan peralatan yang berguna untuk kelancaran komunikasi di lapangan,” sambung Riza.
Hal senada disampaikan Ketua Daerah 13 RAPI Jawa Timur, Aep Saefudin. Dia mengatakan, RAPI Jatim telah menyiapkan empat satuan tugas untuk mendukung pemerintah dalam penanganan kondisi darurat.
Keempatnya yakni Satgas Jaringan Komunikasi (Jarkom), Tim Reaksi Cepat (TRC), Satgas Bantuan Sosial (Bansos), dan Satgas RAPI Rider. “Kami selalu siap menerjunkan anggota yang memiliki kompetensi di bidangnya,” kata Aep.
Dengan perangkat organisasi yang tersebar di 33 kabupaten/kota, Aep menyebut kontribusi anggota RAPI selama ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian.
Namun, menurut dia, dukungan pemerintah terhadap keberadaan relawan tersebut masih belum sepadan. Padahal, soal pengabdian dari dulu sampai sekarang, kontribusi anggota RAPI terhadap pemerintah sudah sangat luar biasa.
“Tetapi sebaliknya, perhatian dari pemerintah hingga saat ini masih sangat-sangat kurang. Saya belum melihat adanya perhatian yang sepadan,” cetus Aep.
RAPI Jatim, lanjut Aep, tidak menjadikan bantuan keuangan sebagai orientasi organisasi. Dukungan yang diharapkan lebih diarahkan pada penguatan kapasitas relawan melalui ketersediaan peralatan komunikasi yang dapat digunakan saat menjalankan tugas kemanusiaan. “Kami tidak pernah berharap mendapatkan bantuan dana tunai,” tegas Aep.(jaz/c1/din)
Editor : Adinda Okta FitrianaSumber : RADAR TRENGGALEK