JAKARTA – Indonesia telah mengembangkan teknologi nuklir sejak awal kemerdekaan. Reaktor riset sudah beroperasi, tenaga ahli tersedia, dan kajian lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berulang kali dilakukan. Namun hingga hari ini, PLTN belum pernah benar-benar dibangun. Mengapa?
Secara historis, Indonesia bukan pemain baru. Di era Presiden Soekarno, riset nuklir mulai dirintis dan berkembang melalui Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Reaktor riset berdiri di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong. Infrastruktur dasar dan sumber daya manusia telah dibangun selama lebih dari enam dekade.
Artinya, persoalannya bukan sekadar kemampuan teknis.
Baca Juga: 5 Smartwatch Garmin Terbaik 2026 yang Paling Worth It, Dari Garmin Vivoactive 6 hingga Venu 4
Wacana yang Selalu Berhenti di Tengah Jalan
Wacana PLTN muncul berulang kali, mulai dari rencana di Semenanjung Muria pada 1990-an hingga kajian di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Studi kelayakan dilakukan, kerja sama internasional dijajaki, namun setiap kali mendekati tahap keputusan final, proyek kembali tertunda.
Faktor utamanya sering kali bukan pada teknologi reaktor, melainkan pada dinamika politik dan sosial.
PLTN adalah proyek jangka panjang yang memerlukan konsistensi lintas pemerintahan. Sementara itu, perubahan prioritas kebijakan energi, pergantian kepemimpinan, serta pertimbangan elektoral kerap membuat proyek strategis kehilangan momentum.
Baca Juga: Tes Nanjak BYD Atto 1 ke Lembang, Tembus Tanjakan Spongebob! Baterai Terkuras 24% untuk 23 Km
Bayang-Bayang Chernobyl dan Fukushima
Setiap pembahasan nuklir hampir selalu dibayangi tragedi Chernobyl disaster dan Fukushima Daiichi nuclear disaster. Kekhawatiran publik terhadap risiko radiasi dan bencana besar menjadi tantangan serius.
Meski teknologi reaktor generasi terbaru jauh lebih aman dan memiliki sistem pengamanan berlapis, persepsi publik tidak mudah diubah. Tanpa penerimaan masyarakat (public acceptance), proyek PLTN hampir pasti menghadapi penolakan sebelum konstruksi dimulai.
Dalam isu energi, persepsi sering kali sama kuatnya dengan fakta teknis.
Regulasi dan Kepastian Kebijakan
PLTN bukan proyek lima tahunan. Ia membutuhkan perencanaan hingga puluhan tahun, mulai dari pembangunan, operasional, hingga pengelolaan limbah radioaktif. Stabilitas regulasi dan jaminan kebijakan menjadi syarat mutlak.
Di Indonesia, ketidakpastian arah kebijakan energi – antara batu bara, energi terbarukan, dan nuklir – membuat investor dan mitra teknologi menunggu kepastian.
Padahal di tingkat global, energi nuklir kembali dilirik sebagai solusi transisi energi rendah karbon. Banyak negara mengembangkan reaktor modular kecil (Small Modular Reactor/SMR) yang lebih fleksibel dan skalanya lebih sesuai untuk sistem kelistrikan modern.
Risiko Terus Menunda
Jika terus ragu, Indonesia berisiko tertinggal dalam penguasaan teknologi nuklir generasi baru. Selain itu, ketergantungan pada energi fosil bisa memperlambat target dekarbonisasi dan transisi energi bersih.
Namun di sisi lain, keputusan membangun PLTN tanpa kesiapan sosial dan politik juga berpotensi menimbulkan resistensi luas.
Pada akhirnya, pertanyaan “mengapa Indonesia belum punya PLTN?” mungkin bukan soal bisa atau tidak bisa, melainkan soal keberanian mengambil keputusan strategis jangka panjang.
Indonesia memiliki fondasi teknis. Tantangan terbesarnya ada pada kepemimpinan, konsistensi kebijakan, dan kepercayaan publik.
Editor : Divka Vance Yandriana