JAKARTA – Setelah lebih dari setengah abad menjadi wacana yang timbul tenggelam, energi nuklir kini resmi masuk dalam strategi energi nasional Indonesia. Pemerintah mulai menempatkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai bagian dari peta jalan menuju target net zero emission 2060.
Sejarah ambisi nuklir Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak era Presiden Soekarno pada 1950-an. Saat itu, Indonesia membangun fondasi riset atom melalui Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) serta mendirikan reaktor riset di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong.
Namun selama puluhan tahun, rencana PLTN komersial selalu kandas oleh kombinasi ketakutan publik, dinamika politik, dan perubahan prioritas kebijakan.
Baca Juga: Smartwatch Murah GPS Jadi Incaran, Ini 3 Pilihan Harga Rp400–800 Ribuan yang Lagi Ramai Dibahas
Kini narasinya berubah. Pemerintah menilai ada dua faktor utama yang membuat nuklir kembali relevan: kebutuhan dan desakan global.
Net Zero dan Kebutuhan Baseload
Indonesia telah berkomitmen mencapai net zero emission pada 2060. Artinya, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara – yang selama ini menjadi tulang punggung sistem kelistrikan – harus secara bertahap dikurangi.
Masalahnya, kebutuhan listrik terus meningkat. Hilirisasi industri seperti smelter nikel, pertumbuhan kota metropolitan, dan digitalisasi ekonomi menuntut pasokan listrik besar dan stabil.
Energi surya dan angin memang berkembang, tetapi bersifat intermiten. Matahari tidak bersinar 24 jam dan angin tidak selalu tersedia. Industri membutuhkan pasokan listrik baseload – stabil dan menyala tanpa henti.
Baca Juga: Tes Tanjak BYD Atto 1 di Trawas 15 Derajat, Benarkah Lemah? Hasilnya Bikin Kaget!
Dalam konteks ini, nuklir dinilai sebagai satu-satunya sumber energi rendah karbon yang mampu menyediakan daya stabil setara batu bara, tanpa emisi karbon saat operasi.
Fokus pada SMR dan Reaktor Torium
Berbeda dari model reaktor besar konvensional, Indonesia kini melirik teknologi generasi baru, terutama Small Modular Reactor (SMR).
SMR berukuran lebih kecil, bersifat modular, dan dapat diproduksi di pabrik sebelum dirakit di lokasi. Sistem keselamatannya banyak mengandalkan mekanisme pasif, yang memungkinkan reaktor mendinginkan diri secara otomatis jika terjadi gangguan, tanpa intervensi manusia.
Selain itu, Indonesia juga mempertimbangkan pengembangan reaktor berbasis torium. Berbeda dengan uranium, torium diklaim menghasilkan limbah radioaktif lebih sedikit dan memiliki risiko proliferasi senjata yang jauh lebih rendah.
Cadangan torium Indonesia cukup besar, terutama di Bangka Belitung, tersimpan dalam pasir timah yang selama ini kurang dimanfaatkan.
Tantangan: Keamanan dan Kepercayaan Publik
Meski teknologi semakin maju, tantangan terbesar bukan semata teknis. Indonesia adalah negara rawan gempa dan bencana alam. Pertanyaan tentang mitigasi risiko, rute evakuasi, dan kesiapan tanggap darurat menjadi sorotan utama.
Tragedi Chernobyl disaster dan Fukushima Daiichi nuclear disaster masih membekas dalam memori publik. Transparansi pemerintah dan budaya keselamatan tingkat tinggi menjadi syarat mutlak jika proyek ini ingin diterima masyarakat.
Membangun PLTN bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan membangun sistem pengawasan, regulasi, dan disiplin operasional jangka panjang.
Peluang dan Risiko
Jika berhasil, Indonesia berpotensi memiliki listrik bersih dan stabil untuk menopang industrialisasi berteknologi tinggi. Ketergantungan pada impor energi fosil bisa ditekan, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi.
Namun jika gagal dikelola dengan baik, risiko reputasi dan keselamatan bisa sangat besar.
Indonesia kini berada di persimpangan sejarah energi. Setelah puluhan tahun ragu, langkah menuju era pemecahan atom mulai diambil.
Apakah ini akan menjadi lompatan besar menuju kemandirian energi bersih, atau pertaruhan berisiko tinggi? Jawabannya akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, kesiapan teknologi, dan kepercayaan publik.
Editor : Divka Vance Yandriana