JAKARTA - Wacana penghentian insentif kendaraan listrik 2026 kembali menjadi sorotan setelah pemerintah mengisyaratkan belum adanya keputusan final terkait kelanjutan berbagai fasilitas fiskal untuk industri kendaraan listrik nasional. Kebijakan tersebut dinilai dapat memengaruhi minat masyarakat membeli mobil listrik sekaligus berdampak pada agenda transisi energi di Indonesia.
Nasib insentif kendaraan listrik 2026 kini masih menunggu keputusan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyatakan pihaknya belum menerima surat resmi usulan perpanjangan insentif dari kementerian terkait. Karena itu, pembahasan mengenai kelanjutan insentif kendaraan listrik belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
Ketidakpastian mengenai insentif kendaraan listrik 2026 memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Selain berpotensi memengaruhi harga kendaraan listrik, kebijakan tersebut juga dinilai dapat berdampak pada investasi industri baterai dan target pengurangan emisi karbon nasional.
Baca Juga: Wuling Darion EV 2026 Mengaspal: Mobil Listrik MPV Mewah dengan Fitur Canggih dan Harga Kompetitif
Pemerintah Belum Putuskan Kelanjutan Insentif
Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan terkait perpanjangan insentif bagi industri otomotif, termasuk kendaraan listrik.
Menurutnya, pembahasan lanjutan baru dapat dilakukan setelah Kementerian Keuangan menerima dan mempelajari usulan resmi yang diajukan oleh kementerian terkait.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengirimkan usulan mengenai pemberian insentif fiskal kendaraan listrik. Usulan tersebut disusun dengan pendekatan yang lebih spesifik berdasarkan segmentasi kendaraan, teknologi yang digunakan, serta tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik sekaligus memperkuat rantai pasok industri otomotif nasional.
Penghapusan Insentif Dinilai Berisiko
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Febby Tumiwa, menilai penghentian insentif kendaraan listrik bukan langkah yang tepat dalam jangka panjang.
Menurutnya, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan insentif kendaraan listrik relatif kecil dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari berkurangnya polusi udara, emisi karbon, dan konsumsi bahan bakar fosil.
Ia mengingatkan bahwa pencabutan insentif seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini ditanggung pemerintah berpotensi menyebabkan harga kendaraan listrik meningkat.
Jika harga kendaraan listrik naik, masyarakat diperkirakan akan lebih sulit beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan ramah lingkungan. Akibatnya, pertumbuhan pasar kendaraan listrik nasional bisa melambat.
Dampak terhadap Penghematan BBM dan Lingkungan
Data IESR menunjukkan bahwa satu unit mobil listrik yang digunakan sejauh 20.000 kilometer per tahun mampu mengurangi konsumsi bahan bakar minyak hingga sekitar 1.320 liter.
Pengurangan konsumsi BBM tersebut tidak hanya menghemat devisa negara akibat impor bahan bakar, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.
Selain itu, peningkatan penggunaan kendaraan listrik diyakini dapat membantu memperbaiki kualitas udara di berbagai kota besar yang selama ini menghadapi masalah polusi akibat kendaraan bermotor berbahan bakar fosil.
Investor Butuh Kepastian Kebijakan
Selain berdampak pada konsumen, ketidakpastian mengenai insentif kendaraan listrik juga berpotensi memengaruhi iklim investasi.
IESR menilai industri baterai nasional yang diproyeksikan menyerap investasi hingga ratusan triliun rupiah dalam beberapa dekade mendatang masih membutuhkan kepastian regulasi dari pemerintah.
Saat ini berbagai proyek pembangunan fasilitas produksi baterai dan ekosistem kendaraan listrik masih terus berjalan. Karena itu, keberlanjutan insentif dianggap menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor.
Para pelaku industri berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait kelanjutan insentif kendaraan listrik agar target transisi energi, pengembangan industri nasional, serta peningkatan kualitas lingkungan dapat berjalan beriringan dalam jangka panjang.v
Editor : Divka Vance Yandriana