Trenggaleknjenggelek- Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menekankan bahwa pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto harus mampu mengangkat perekonomian masyarakat lokal, khususnya di daerah-daerah seperti Trenggalek.
Dalam rapat sosialisasi percepatan program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), pria yang akrab disapa Mas Ipin itu menyoroti pentingnya fleksibilitas pelaksanaan MBG agar selaras dengan potensi dan keterbatasan daerah. Ia mengusulkan agar program tidak hanya fokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui model distribusi yang melibatkan warga.
"Program MBG jangan saklek. Kita ingin program ini tak hanya memenuhi gizi anak-anak, tapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat Trenggalek," ujarnya.
Baca Juga: SPPG Karangsoko, Lebih dari Sekadar Dapur Sebab Titik Harapan Baru bagi Warga Trenggalek
Salah satu gagasan yang diusulkan Mas Ipin adalah distribusi makanan melalui Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dapat berfungsi sebagai dapur umum atau kantin bergizi. Namun, ia mengingatkan bahwa skema tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah. Di Trenggalek, misalnya, dibutuhkan sekitar 3.000 porsi setiap hari, yang artinya memerlukan sumber daya dan biaya operasional besar.
"Ini tentunya orang yang mampu kan terbatas. Sementara daerah seperti kami sangat berharap MBG bisa membuka peluang usaha baru, menyerap tenaga kerja lokal, dan memutar roda ekonomi," tandasnya.
Baca Juga: TNI Pastikan Dapur Umum SPPG Trenggalek Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Mas Ipin menambahkan, tantangan dalam mencari mitra swasta di daerah yang tidak terlalu atraktif secara ekonomi menjadi alasan perlunya pendekatan alternatif. Ia bahkan mengusulkan agar TNI bisa diberi peran dalam pelaksanaan MBG untuk menjamin distribusi merata dan efisien.
Ia juga menawarkan model pengelolaan kantin bergizi yang berbadan hukum dan dikelola oleh komite sekolah, yang merupakan representasi wali murid.
"Secara otomatis, ini akan lebih amanah dan bisa menumbuhkan gotong royong di lingkungan sekolah," tegasnya.
Sebagai langkah awal, Pemkab Trenggalek telah melakukan uji coba penyediaan makanan bergizi di beberapa sekolah. Dengan pendekatan ini, selain meningkatkan kualitas makanan, pemerintah daerah juga ingin memangkas rantai distribusi agar makanan diterima dalam kondisi hangat.
“Paling tidak makanan yang diterima siswa masih dalam kondisi hangat. Dan kalau ini dikelola secara lokal, maka nilai tambah ekonomi juga tetap tinggal di daerah,” pungkasnya.(jaz)
