SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong percepatan distribusi pangan pokok langsung ke desa melalui jalur Koperasi Merah Putih (KMP).
Hingga Juli 2025, sebanyak 8.494 Koperasi Merah Putih telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Total Koperasi Merah Putih tersebar di 7.721 desa dan 773 kelurahan, mencakup 666 kecamatan di 29 kabupaten dan 9 kota.
Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan tindak lanjut dari mandat Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.
Meski struktur kelembagaan sudah terbentuk dan berbadan hukum, Khofifah menegaskan bahwa tantangan ke depan justru ada pada penguatan manajemen dan operasional koperasi.
“Setelah terbentuk di 38 kabupaten/kota, tugas kita selanjutnya adalah memperkuat manajemen SDM pengurus koperasi. Termasuk mencari model bisnis dan membuat sistem distribusi logistik,” ujar Khofifah, Minggu, (20/07/2025).
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menambahkan, skema distribusi bahan pokok lewat koperasi desa akan lebih efektif jika dilakukan secara langsung, tanpa rantai distribusi berlapis.
Untuk itu, Pemprov Jatim saat ini menjalin kerja sama dengan Bulog untuk memasok kebutuhan pokok, seperti beras, gula, dan minyak goreng langsung ke KMP.
“Agar berdampak nyata, kita butuh pasokan pangan pokok yang stabil dan langsung dari Bulog, tanpa rantai distribusi berlapis. Di sinilah negara harus hadir,” jelasnya.
Ke depan, distribusi KMP tidak hanya untuk kebutuhan pokok, tetapi juga bisa meluas ke komoditas strategis lain seperti pupuk dan LPG.
Dengan melibatkan BUMN terkait, pola ini diharapkan mampu mendorong efisiensi distribusi dan transparansi tata kelola logistik.
Khofifah menilai, koperasi desa harus berperan sebagai stabilisator harga sekaligus pengendali ketersediaan barang.
“Koperasi ini bisa jadi benteng harga di tingkat desa. Desa-desa bisa menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan pokok,” tegasnya.
Pemprov Jatim, lanjutnya, juga akan menggelar rapat koordinasi teknis dengan Bulog dan mitra lain.
Fokusnya adalah menyusun peta jalan operasional koperasi, termasuk pola konsinyasi, skema pembiayaan, sistem akuntabilitas, hingga sinkronisasi dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
Ia menegaskan, koperasi bukan hanya alat ekonomi, tapi juga bentuk nyata dari gotong royong desa untuk memperkuat ketahanan pangan.
“Ikhtiar ini bukan sekadar program ekonomi biasa. Ini adalah bagian dari amal sosial kolektif kita untuk rakyat. Saya harap semua koperasi sudah aktif pada Desember 2025,” tutup Khofifah.
Koperasi Merah Putih diyakini mampu menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan tata kelola yang baik dan akuntabel.
Editor : Amalia Rizky Indah Permadani