Trenggaleknjenggelek — Penanganan bencana di era krisis iklim global harus berlandaskan pada empat prioritas utama yang tercantum dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam kegiatan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Senin (21/7/2025).
Menurut Emil, penanggulangan bencana saat ini tidak cukup hanya mengandalkan reaksi cepat saat bencana terjadi. Perlu pendekatan menyeluruh dan berbasis risiko, yang melibatkan seluruh unsur masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan.
"Empat prioritas dalam kerangka kerja Sendai adalah fondasi penting. Kita harus memahami risiko bencana secara ilmiah dan sosial, memperkuat tata kelola risiko di seluruh level pemerintahan, melakukan investasi dalam pengurangan risiko, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun kembali dengan lebih baik," jelas Emil dalam sambutannya mewakili Gubernur Jawa Timur.
Empat prioritas tersebut telah menjadi bagian dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044 yang diadopsi secara nasional. RIPB menjadi rujukan kebijakan lintas sektor, mulai dari alokasi sumber daya, penguatan kapasitas kelembagaan, hingga keterlibatan masyarakat dalam mitigasi.
Emil menekankan bahwa kegiatan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana ini tidak hanya sebagai seremoni, tetapi sebagai bentuk konkret dari prinsip-prinsip tersebut. Kegiatan ini menjadi sarana uji kesiapan logistik dan personel, serta wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, TNI-Polri, relawan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat umum.
“Bencana tidak memilih waktu dan tempat. Maka, kesiapsiagaan tidak boleh bersifat sektoral atau temporer. Semua pihak harus menyatu dalam kerja kolaboratif yang terencana dan terukur. Inilah makna dari membangun ketangguhan berbasis empat prioritas,” tegas Emil.
Dengan mengusung tema “Sinergi Penanggulangan Bencana Wujudkan Jawa Timur Menuju Gerbang Baru Nusantara”, kegiatan ini juga menegaskan posisi strategis Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki peran penting dalam mendukung perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto, menambahkan bahwa penguatan logistik, peningkatan kompetensi personel, serta integrasi sistem informasi kebencanaan terus menjadi fokus lembaganya. Menurutnya, pencegahan bencana yang efektif harus dimulai dari pemahaman risiko yang menyeluruh dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur dan menampilkan peralatan evakuasi, simulasi tanggap darurat, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Pesan utamanya jelas: hanya dengan berpedoman pada empat prioritas utama pengurangan risiko, Jawa Timur dan Indonesia dapat menjadi lebih tangguh menghadapi ancaman bencana.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama. Dan melalui momen seperti ini, kami ingin menunjukkan kesiapan dan keterbukaan untuk bersinergi,” ujar Gatot.(jaz)
