Trenggaleknjenggelek – Pemerintah diminta meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui sistem penempatan yang adil, responsif gender, dan inklusif. Desakan ini mengemuka dalam berbagai kegiatan untuk perlindungan pahlawan devisa negara tersebut
Kegiatan dimenekankan bahwa PMI adalah aset strategis daerah.
“Ketika satu orang pekerja migran dilindungi, sejatinya kita sedang melindungi martabat bangsa kita sendiri,” ujar Kepala Disnakertrans Jatim Sigit Priyanto.
Sekretaris Nasional JBM, Savitri Wisnuwardhani, menegaskan pentingnya pengawasan yang berbasis data lapangan dan melibatkan partisipasi bermakna pekerja migran.
“Pemahaman ini harus menjadi acuan bagi pemerintah dan P3MI, untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI,” kata Savitri. Ia menambahkan, JBM sejak 2019 telah menyusun Panduan Responsif Gender untuk menjadi rujukan berbagai pemangku kepentingan.
APINDO juga mendorong reformasi tata kelola penempatan. Menurut Komite Migran Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Filius Yandono, masih banyak calon PMI enggan memilih jalur resmi karena proses dianggap mahal dan rumit.
“Perlu reformasi birokrasi dan tata kelola P3MI agar kepercayaan kembali,” ujarnya.
Sementara Koordinator Proyek Nasional ILO Indonesia, Sinthia D. Harkrisnowo, menilai pengawasan yang kuat dan sistem perlindungan yang inklusif merupakan kunci terciptanya migrasi kerja yang adil dan berkelanjutan.
“Kerja layak untuk pekerja migran hanya bisa terwujud jika semua pihak bekerja sama membangun sistem perlindungan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Sinthia.
Lokakarya ini menghasilkan rekomendasi penguatan koordinasi pusat-daerah, harmonisasi regulasi, dan peningkatan efektivitas layanan bagi PMI. Pemerintah daerah diharapkan memegang peran strategis dalam mengawasi setiap proses penempatan dan memberikan perlindungan nyata bagi PMI, khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga.(jaz)
