Trenggaleknjenggelek – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan strategi pembiayaan dan program prioritas dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Pembiayaan neto sebesar Rp 4,397 triliun diarahkan untuk menutup defisit, sesuai koridor Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2024.
Dari sisi pengeluaran pembiayaan, Pemprov Jatim mengalokasikan investasi daerah senilai Rp 300 miliar dalam bentuk pinjaman non permanen ke PT BPR Jatim (Perseroda). Skema ini mendukung Program Ekonomi Kerakyatan (Prokesra) yang menggantikan pola subsidi bunga.
Baca Juga: Soekarno dan Gus Dur: Dua Presiden yang Pernah Mencoba Membubarkan DPR
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa alokasi pendidikan tetap minimal 20 persen. Agenda prioritas di sektor ini meliputi program Double Track SMA, revitalisasi SMK melalui sistem sekolah pengampu, program MILEA, BPOPP, beasiswa bagi siswa prasejahtera, pendidikan kesetaraan vokasi, pengembangan SMA boarding, hingga BOSDA untuk madrasah diniyah.
Di bidang infrastruktur, fokus diarahkan pada pemeliharaan 1.671 kilometer jalan provinsi, peningkatan pelabuhan dan terminal strategis, serta konektivitas angkutan Trans Jatim Plus dan Trans Laut Jatim. Pemprov juga menyiapkan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional dengan kapasitas 100 liter per detik, serta penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan program jambanisasi.
Baca Juga: Pemkab Trenggalek Pastikan Distribusi Beras SPHP Aman
Pada sektor ekonomi rakyat, Khofifah menyebut penguatan kelembagaan koperasi sebagai agenda utama. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini telah terbentuk sebanyak 8.494 unit.
“Pada Rancangan P-APBD 2025, telah direncanakan kegiatan pendampingan untuk penguatan kelembagaan dan SDM pengelola koperasi sehingga diharapkan koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan membawa manfaat untuk menurunkan kemiskinan, memotong mata rantai distribusi, mencegah inflasi,” jelas Khofifah.
Selain itu, dukungan sosial akan mencakup perluasan program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) dan bantuan alat bantu disabilitas. Di sektor ketenagakerjaan, 16 UPT Balai Latihan Kerja (BLK) difokuskan untuk pelatihan berbasis kebutuhan industri 4.0 dan society 5.0.
Baca Juga: Kominfo Jatim Tegaskan Pentingnya Literasi Publik dan Peran Media Center di Era Digital
Sementara di bidang pertanian, Pemprov menyiapkan tambahan alat mesin pertanian (alsintan), penguatan peran petani milenial, pendampingan penyuluh, serta dorongan penggunaan pupuk organik.
Menutup pemaparannya, Khofifah menekankan pentingnya tata kelola fiskal yang hati-hati dan peningkatan kapasitas aparatur. Pemprov Jatim mengalokasikan 0,35 persen belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan ASN, melampaui ketentuan minimal 0,34 persen sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.(jaz)
Editor : Zaki Jazai