BANYUWANGI - Sidang lanjutan persoalan tambang PT BSI (Bumi Suksesindo) kembali digelar di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi, Rabu (12/11/2025).
Gabungan warga dari Kecamatan Pesanggaran dan wilayah lain di Kabupaten Banyuwangi ini datang untuk menyampaikan aspirasi terkait aktivitas tambang PT BSI di Gunung Tumpangpitu atau Tujuh Bukit.
Dalam rapat dengar pendapat itu juga disampaikan oleh perwakilan PT BSI. Rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto didampingi Ketua Komisi IV Patemo dan juga Suwito dari Gerindra.
Baca Juga: Polemik Tambang Emas di Banyuwangi, Warga Desak Pemerintah Pusat Beri Sanksi PT BSI
Warga menyoroti persoalan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang PT BSI yang dinilai belum sepenuhnya menuai manfaat.
Warga juga menyoal penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Pemerintah daerah bersama DPRD Banyuwangi diminta mendengarkan persoalan ini termasuk mendorong transparansi penerima data CSR.
Menangapi itu, sebagai wakil rakyat Suwito menegaskan bahwa keberadaan PT BSI seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat Banyuwangi, khususnya di ring satu.
Karena CSR yang kini berubah nama menjadi PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat) merupakan instrumen penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pihak BSI harus benar-benar memikirkan rakyat banyuwangi yang hidup di sekitar tambang. Jangan salah menyampaikan CSR. Penyaluran CSR harus dilakukan secara terbuka,” lontar Suwito dalam sidang di DPRD Banyuwangi.
Suwito tegas menyatakan DPRD Banyuwangi akan terus mengawal pelaksanaan program CSR PT BSI agar tidak terjadi penyimpangan.
Keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan serta pelaksanaan CSR harus dijalankan.
“Kami tidak ingin ada lagi cerita masyarakat sekitar tambang yang hanya menjadi penonton. Perusahaan harus hadir untuk menyejahterakan rakyat, bukan justru menimbulkan pendapat sosial,” sambung Suwito.
