TRENGGALEK - Hoaks deepfake dan disinformasi media kian mengganas menjelang pergantian tahun 2026. Di tengah arus informasi digital yang semakin deras, publik dihadapkan pada situasi paradoks: semakin banyak informasi beredar, tetapi semakin sulit membedakan mana fakta dan mana kebohongan.
Fenomena hoaks deepfake dan disinformasi media ini dibahas secara mendalam dalam program cek fakta yang tayang di radio dan YouTube. Diskusi tersebut menyoroti betapa canggihnya teknologi manipulasi informasi saat ini, mulai dari video sintetis hingga potongan konten jurnalistik yang dipelintir untuk kepentingan tertentu.
Salah satu dampak paling berbahaya dari hoaks deepfake dan disinformasi media adalah runtuhnya kepercayaan publik. Narasumber menyebut, masyarakat kini sering meragukan fakta yang sebenarnya benar, hanya karena terlalu sering terpapar informasi palsu. Kondisi ini dinilai jauh lebih berbahaya dibanding hoaks itu sendiri.
Dokter hingga Tokoh Publik Jadi Korban Deepfake
Kasus terbaru menunjukkan seorang dokter populer menjadi korban deepfake. Wajah dan suaranya dimanipulasi seolah-olah mempromosikan obat tertentu. Padahal, dokter tersebut sama sekali tidak pernah menyampaikan pernyataan itu. Jika informasi semacam ini dipercaya publik, dampaknya bisa mengancam keselamatan masyarakat.
Tokoh lain yang kerap menjadi sasaran adalah pakar kesehatan yang videonya sering dimanipulasi untuk mempromosikan produk herbal. Dengan kecanggihan kecerdasan buatan, pelaku cukup mengambil potongan suara dan gambar lama, lalu menyusunnya menjadi video baru yang tampak sangat meyakinkan.
Disinformasi Seret Nama Media dan Pemiliknya
Hoaks deepfake dan disinformasi media juga menyeret institusi pers. Beredar ilustrasi karikatur yang menuding adanya campur tangan pemilik media dalam pemberitaan isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ilustrasi tersebut dipotong dari konteks aslinya dan disebarkan luas di media sosial dengan narasi menyesatkan.
Padahal, klarifikasi resmi redaksi menegaskan ruang redaksi bekerja secara independen sesuai kode etik jurnalistik. Tidak ada bukti hukum yang menunjukkan intervensi pemilik media dalam proses editorial. Kasus ini menunjukkan bagaimana karya jurnalistik yang melalui proses panjang tetap bisa dipelintir menjadi hoaks.
Hoaks Politik dan Modus Potong Konten
Kasus lain menyasar isu politik besar. Beredar potongan video yang menarasikan seolah Presiden Jokowi dan pejabat tinggi menerima dana triliunan rupiah dari sebuah kasus teknologi. Faktanya, potongan tersebut diambil dari konten cek fakta dan dipelintir menjadi hoaks baru demi mengejar trafik dan monetisasi platform.
Hal serupa terjadi pada isu yang menyeret Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebuah narasi palsu menyebut media Tempo berencana menggagalkan kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB. Narasi itu menggunakan sampul majalah asli, tetapi judul dan konteksnya dimanipulasi.
Pola ini dinilai sangat berbahaya karena memanfaatkan rendahnya minat baca detail masyarakat. Publik cenderung hanya membaca judul, lalu langsung membagikannya tanpa verifikasi lanjutan.
Media Sosial Tak Diatur, Jurnalisme Terikat Etik
Perbedaan paling mencolok antara media arus utama dan media sosial terletak pada regulasi. Media massa terikat Undang-Undang Pers, kode etik jurnalistik, serta mekanisme hak jawab. Sebaliknya, konten media sosial nyaris tanpa aturan, meski dampak sebarannya jauh lebih luas.
Akibatnya, ketika media sosial menyebarkan fitnah, korban tidak memiliki mekanisme etik yang jelas untuk membela diri. Pilihan hukum pun sering kali berujung pidana, yang dinilai tidak ideal dalam konteks kebebasan berekspresi.
Desakan Prioritaskan Konten Cek Fakta
Para pemeriksa fakta menilai platform digital seharusnya memprioritaskan konten cek fakta dalam algoritma mereka. Saat ini, hoaks justru lebih mudah viral dibanding klarifikasi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, media arus utama dikhawatirkan akan semakin kehilangan kepercayaan publik.
Menjelang 2026, para jurnalis mengingatkan bahwa semua orang kini adalah “media”. Karena itu, skeptisisme ala jurnalis—cek dan ricek—menjadi kunci agar masyarakat tidak terus terjebak dalam pusaran hoaks deepfake dan disinformasi media.
Editor : Izahra Nurrafidah