RADAR TRENGGALEK - Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan, Irma Hidayana, mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, persoalan kesehatan dan gizi seharusnya kembali ditangani Kementerian Kesehatan karena kementerian tersebut memiliki perangkat serta tenaga ahli di bidang gizi dan kesehatan masyarakat.
Irma menilai program MBG memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya menimbulkan sejumlah persoalan. Salah satunya terkait kasus keracunan yang dalam perbincangan disebut telah menyentuh angka 45.000.
“Cita-cita MBG itu sebenarnya mulia sekali. Cuman ini kan mega proyek banget,” ujar Irma dalam perbincangan tersebut.
Irma mengatakan, program yang berkaitan dengan kesehatan semestinya tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Ia menekankan prinsip kesehatan yang menurutnya harus memberikan manfaat dan meningkatkan status kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Satu Anak Diduga Keracunan MBG Dirawat di RSUD Dehidrasi Berat, Muntah dan Diare Lebih dari 10 Kali
Irma juga mempertanyakan pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan gizi. Menurutnya, peningkatan jumlah fasilitas kesehatan maupun tenaga medis tidak cukup jika tidak dibarengi dengan jaminan mutu dan perencanaan berbasis data.
Ia mencontohkan rencana penambahan fakultas kedokteran serta program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis. Menurut Irma, penambahan tersebut perlu disertai penguatan mutu pendidikan dan skema penyerapan lulusan, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah.
Dalam pandangannya, pemerintah juga perlu melibatkan pihak yang selama ini bekerja langsung di sektor kesehatan. Irma menilai masih kurang ruang partisipasi bermakna bagi pemangku kepentingan seperti Puskesmas, pendidik dokter spesialis, serta para ahli kesehatan.
“Kurang dialog aja, Bang. Kurang ngobrol aja dengan stakeholder atau pihak yang relevan,” kata Irma.
Ia menyebut para pemangku kepentingan di sektor kesehatan sebenarnya telah memiliki model pendekatan untuk mengatasi persoalan distribusi dokter umum maupun dokter spesialis. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mendengar aspirasi dan pengalaman mereka.
Baca Juga: Pekerja SPPG Tak Luput dari Verifikasi Dampak Kasus Keracunan MBG
Dalam pembahasan mengenai MBG, Irma juga menyoroti persoalan stunting. Ia mengatakan stunting merupakan kondisi kronis akibat kekurangan gizi yang menurutnya bersifat irreversible sehingga pencegahannya perlu dilakukan sejak sebelum kelahiran hingga periode 1.000 hari pertama kehidupan.
Menurut Irma, intervensi gizi juga perlu memperhatikan makanan yang diberikan. Ia mendorong penggunaan pangan lokal seperti buah, telur, ikan, dan sayuran karena dinilai dapat mencukupi kebutuhan nutrisi sekaligus memberdayakan ekonomi lokal.
Sebaliknya, ia mengkritik penggunaan produk pangan instan atau ultra-processed food dalam program tersebut. Menurutnya, pola intervensi gizi perlu didasarkan pada prinsip kesehatan masyarakat.
Irma kemudian mengusulkan alternatif berupa bantuan tunai dengan persyaratan tertentu. Ia mencontohkan pendekatan di Brazil yang menurutnya mengaitkan bantuan tunai dengan kewajiban sekolah, pemeriksaan kesehatan, dan vaksinasi anak.
Menurut Irma, model bantuan langsung tersebut dapat memotong sejumlah mata rantai pengadaan yang muncul dalam program besar seperti MBG. Dengan demikian, bantuan dapat diberikan langsung kepada penerima manfaat dengan tetap disertai pengawasan dan persyaratan kesehatan.
Selain persoalan MBG, Irma juga menyoroti pentingnya regulasi untuk membatasi akses terhadap makanan dan minuman yang tidak sehat. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat aturan terkait distribusi, ketersediaan, iklan, serta keterjangkauan makanan dengan kadar gula, garam, dan lemak tinggi.
Langkah tersebut dinilai penting karena penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung disebut dapat berkaitan dengan pola hidup dan konsumsi makanan yang tidak sehat.
Irma juga menyinggung pengendalian tembakau dan rokok elektrik. Menurutnya, masyarakat tidak semestinya hanya disalahkan ketika mengalami masalah kesehatan, sementara lingkungan konsumsi makanan, minuman, dan produk tidak sehat tetap mudah diakses.
Sebagai Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan, Irma mengatakan salah satu hal yang ingin dilakukan adalah mengubah serta menyinkronkan regulasi sektor kesehatan agar sesuai dengan semangat konstitusi.
Ia menutup pandangannya dengan menekankan bahwa kepentingan kesehatan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan profit, politik, dan ekonomi.
“Negara jangan berdagang dengan rakyatnya,” tegasnya.
Editor : Putri Dwi LestariSumber : Diolah dari berbagai sumber