JAKARTA - Kehadiran kabinet bayangan menjadi sorotan dalam perbincangan podcast Bikin Terang. Kelompok yang beranggotakan 15 orang itu menjelaskan alasan pembentukannya sebagai upaya memantau dan menguji kebijakan pemerintah, terutama ketika fungsi pengawasan terhadap pemerintah dinilai belum maksimal.
Dalam diskusi tersebut, Iqbal Damanik dari Greenpeace yang disebut sebagai Menteri Lingkungan Hidup Kabinet Bayangan menjelaskan bahwa kelompok tersebut muncul dari kegelisahan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Beberapa kebijakan yang disorot antara lain program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan lingkungan yang dinilai belum sesuai dengan komitmen perubahan iklim.
Menurut Iqbal, kabinet bayangan dibentuk untuk menghadirkan mekanisme pengawasan dan check and balance. Ia menilai fungsi tersebut penting karena parlemen dianggap belum cukup kuat dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah.
“Kalau seandainya check and balance ini kurang, siapa yang mau ngecek?” ujar Iqbal dalam perbincangan tersebut.
Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah dilakukan karena kebijakan pemerintah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, kritik tidak selalu berarti upaya menjatuhkan pemerintah, melainkan dapat menjadi bentuk pengawasan agar kebijakan yang dinilai bermasalah bisa dievaluasi.
Baca Juga: Kekeringan, Petani Rogoh Kocek Lebih Dalam
Dalam perbincangan itu, Iqbal juga menjelaskan bahwa 15 anggota kabinet bayangan tidak menerima gaji. Kelompok tersebut juga disebut tidak memiliki anggaran maupun gedung seperti kementerian pemerintah.
Menurut Iqbal, kegiatan riset dapat dilakukan dengan biaya terbatas. Para anggota bahkan beberapa kali melakukan patungan ketika membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan tertentu. Ia juga menyebut adanya mahasiswa dan masyarakat yang bersedia membantu pengolahan data maupun penyusunan materi.
Sementara itu, Ahmad Alimudin S dari Mari Kita Bahas memberikan pandangan berbeda mengenai fungsi kabinet bayangan. Ia menilai keberadaan kelompok tersebut dapat menjadi penyeimbang kritik terhadap pemerintah, tetapi menyarankan agar kritik didasarkan pada data dan tidak semata-mata sentimen.
Alimudin membagi narasi kritik terhadap pemerintah ke dalam tiga hal, yakni berbasis data, sentimen, dan emosi. Menurut dia, persoalan muncul ketika kritik lebih banyak dibangun berdasarkan ketidaksukaan tanpa melihat keseluruhan realitas.
Ia juga menilai komunikasi pemerintah perlu diperbaiki. Namun, dalam diskusi tersebut muncul perbedaan pandangan mengenai apakah persoalan utama pemerintah berada pada komunikasi atau justru substansi program.
Baca Juga: Hari Krida Pertanian Jadi Momentum Perkuat Kolaborasi dan Semangat Petani, Dispertapan Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Wujudkan Swasembada Pangan
Salah satu perdebatan utama dalam diskusi adalah program food estate, terutama terkait pembukaan lahan di Papua dan persoalan lingkungan.
Iqbal menilai kebijakan tersebut berisiko mengorbankan kawasan hutan dan rawa. Ia mempertanyakan pendekatan pembangunan pertanian yang mengandalkan pembukaan lahan dalam skala besar. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan lahan yang telah dikelola petani.
Iqbal juga menyinggung masuknya ratusan ekskavator ke Papua dan mempertanyakan apakah pendekatan tersebut benar-benar berpihak kepada petani atau lebih menguntungkan industri besar.
Sebaliknya, Alimudin menilai pemerintah tetap memiliki perhatian terhadap petani. Ia menyebut harga pupuk yang lebih murah serta harga pembelian padi dari petani sebagai bentuk dukungan pemerintah. Ia juga mengatakan sebagian petani di Papua telah mendapatkan bantuan alat pertanian dan mulai mengelola lahan sawah.
Perdebatan kemudian mengarah pada kondisi lahan rawa dan gambut. Iqbal menekankan pentingnya melihat kajian ilmiah mengenai fungsi ekosistem tersebut. Ia berpendapat pencapaian swasembada pangan seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan lingkungan.
Keduanya akhirnya sepakat bahwa kritik dan evaluasi tetap diperlukan. Alimudin menyebut masukan dari kabinet bayangan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah, sementara Iqbal menegaskan kritik harus tetap disampaikan berdasarkan data.
Perbincangan tersebut ditutup dengan kesepahaman bahwa pemerintah tidak seharusnya alergi terhadap kritik. Di sisi lain, kritik kepada pemerintah juga perlu disertai data dan argumentasi yang dapat diuji.
Editor : Putri Dwi LestariSumber : Diolah dari berbagai sumber