Trenggaleknjenggelek - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti bagaimana peningkatan kualitas pendidikan, reformasi hukum, dan strategi geopolitik dapat menjadi kunci utama kemajuan bangsa.
Hal itu ia sampaikan dalam perbincangan dengan ekonom sekaligus mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menggelar diskusi mendalam tentang berbagai tantangan besar yang dihadapi Indonesia.
Mahfud MD secara khusus menyoroti permasalahan dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam aspek kualitas guru dan kurikulum.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan lebih bergantung pada kualitas tenaga pengajar daripada sekadar perubahan kurikulum.
"Saya lebih percaya pada guru daripada kurikulum. Kurikulum bisa diubah, tetapi tanpa guru yang kompeten dan inovatif, pendidikan tetap tidak akan maksimal," ujar Mahfud.
Ia juga mengkritisi perubahan nilai dalam dunia pendidikan saat ini.
Menurutnya, ada pergeseran perilaku siswa yang semakin berani melawan guru, berbeda dengan masa lalu ketika guru dan orang tua lebih berkolaborasi dalam mendidik anak.
Mahfud juga membandingkan sistem pendidikan Indonesia dengan negara-negara maju seperti Singapura dan Korea Selatan, di mana profesi guru sangat dihormati dan hanya diisi oleh lulusan terbaik.
Sementara itu, di Indonesia, profesi guru sering kali menjadi pilihan terakhir bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor lain.
Dalam diskusi ini, Mahfud MD menegaskan bahwa rendahnya kualitas pendidikan berkontribusi besar terhadap lemahnya sistem hukum di Indonesia.
Menurutnya, pendidikan yang baik bukan hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk karakter serta pemahaman mengenai demokrasi dan keadilan.
"Jika masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka mereka sulit memahami hak-haknya dan cenderung kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum," jelasnya.
Ia menilai bahwa ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum membuat banyak orang mudah dimanipulasi oleh kepentingan tertentu.
Tanpa peningkatan kualitas pendidikan dan guru yang kompeten, menurutnya, sulit bagi Indonesia untuk membangun sistem hukum yang adil dan transparan.
Diskusi ini menjadi pengingat bahwa reformasi di sektor pendidikan dan hukum harus berjalan seiring.
Pendidikan yang baik tidak hanya mencetak individu cerdas, tetapi juga membentuk masyarakat yang sadar hukum dan demokratis. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri