Trenggaleknjenggelek - Pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial dan direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025–2026.
Salah satu fokus utama dari program Sekolah Rakyat saat ini adalah kesiapan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap digunakan sebagai penyelenggara Sekolah Rakyat. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers pada Senin, 10 Maret 2025.
“Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini,” ujar Gus Ipul seperti dikutip dari laman resmi Kemensetneg RI.
Mayoritas dari lokasi tersebut merupakan aset milik Kementerian Sosial yang akan dimanfaatkan setelah melalui tahap renovasi.
Selain itu, terdapat 82 lokasi lainnya yang kini tengah dalam proses asesmen awal oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan—entah lewat renovasi kecil atau pembangunan baru—saat ini berjumlah 82 dan sedang dalam proses penilaian,” jelas Gus Ipul.
Sekolah Rakyat Prioritaskan Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem
Program Sekolah Rakyat difokuskan bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi miskin ekstrem, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menghapus kesenjangan akses pendidikan.
Selain pembelajaran umum, program ini juga akan membekali peserta dengan keterampilan digital masa depan seperti coding, data science, dan cybersecurity.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memastikan bahwa peserta program ini dipilih secara ketat berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan prioritas program ini pada rumah tangga yang masuk dalam Desil 1 dan 2. “Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS,” kata Amalia.
Dukungan dari Universitas dan Pemerintah Daerah
Program Sekolah Rakyat juga didukung oleh sejumlah institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Brawijaya di Malang.
Pemerintah daerah pun turut mengambil peran dalam penyediaan lokasi serta dukungan operasional di lapangan.
Berikut daftar lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat berdasarkan wilayah:
Jawa Timur
- Universitas Negeri Surabaya
- Universitas Brawijaya, Malang
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Pemerintah Kota Batu
- Kabupaten Mojokerto
- Kota Malang
- Kabupaten Banyuwangi
- Kota Pasuruan
- Kota Probolinggo
Jawa Barat
- Sentra Terpadu Inten Suweno, Bogor
- Sentra Galih Pakuan, Bogor
- Sentra Phalamarta, Sukabumi
- Sentra Abiyoso, Cimahi
- Sentra Wiyata Guna, Bandung
- Sentra Satria, Baturraden
- BBPPKS Bandung
- STPL Bekasi
- Poltekesos Bandung
Jawa Tengah
- Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso, Surakarta
- Sentra Terpadu Kartini, Temanggung
- Sentra Antasena, Magelang
- Sentra Margolaras, Pati
Daerah Istimewa Yogyakarta
- BBPPKS Yogyakarta
DKI Jakarta
- Sentra Mulya Jaya
- Sentra Handayani
Bali dan Nusa Tenggara
- Sentra Mahatmiya, Bali
- Sentra Paramita, NTB
- Sentra Efata, Kupang (NTT)
Sumatera
- Sentra Darusaa’adah, Aceh
- Sentra Bahagia, Medan
- Sentra Insyaaf, Medan
- Sentra Abhiseka, Pekanbaru
- Sentra Alyatama, Jambi
- Sentra Dharma Guna, Bengkulu
- Sentra Budi Perkasa, Palembang
- BBPPKS Padang
- Pemerintah Kabupaten Solok
Kalimantan
- Sentra Budi Luhur, Banjarbaru
- BBPPKS Banjarmasin
Sulawesi, Maluku, dan Papua
- Sentra Wirajaya, Makassar
- Sentra Gau Mabaji, Gowa
- Sentra Pangurangi, Takalar
- Sentra Meohal, Kendari
- Sentra Nipotewu, Palu
- Sentra Tumou Tou, Manado
- Wasana Bahagia, Ternate
- BBPPKS Jayapura
