Trenggaleknjenggelek- Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 lalu membawa semangat baru bagi dunia pendidikan di Trenggalek.
Pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial RI merancang berdirinya Sekolah Rakyat di kawasan Dilem Wilis, Kecamatan Bendungan.
Hal ini dilakukan sebagai langkah konkret menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga termarjinalkan.
Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Trenggalek, Christina Ambarwati, menjelaskan bahwa sekolah ini akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data kesejahteraan.
Program ini menargetkan sekitar 1.000 siswa dari jenjang SMP dan SMA.
“Dengan Sekolah Rakyat, semua warga memiliki hak mengenyam pendidikan tanpa perlu memikirkan biaya,” ujar Christina, Jumat (2/5/2025).
Rencana tersebut mencakup pembangunan fasilitas asrama, penyediaan makan dan pakaian seragam secara gratis.
Menurut Christina, pendataan calon peserta didik telah dilakukan dengan melibatkan camat serta pendamping PKH, dan masih menunggu pemadanan data desil 1 dan 2 dari Dukcapil dan pemerintah pusat.
“Meski data terakhir di Aplikasi Sepakat masih tahun 2022, kami terus berproses memutakhirkan data agar tepat sasaran,” jelasnya.
Tenaga pengajar di Sekolah Rakyat ini akan direkrut secara khusus dan tidak mengganggu distribusi guru yang telah ada.
Dinas Pendidikan, kata Christina, telah memiliki data calon guru yang telah memenuhi syarat seperti lulusan PPG dan bisa direkrut melalui Kemensos.
Sementara untuk kurikulum, tetap akan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan karena sekolah ini dirancang menjadi sekolah unggulan. “Konsepnya boarding school, jadi perlu lahan cukup luas sekitar 5 sampai 15 hektar, dilengkapi fasilitas asrama, ruang makan, dapur, mushola hingga lapangan olahraga,” paparnya.
Dilem Wilis dipilih sebagai lokasi pembangunan karena merupakan satu-satunya aset Pemkab Trenggalek yang memiliki luas sesuai kebutuhan.
Selain itu, Bupati Trenggalek berharap wilayah tersebut bisa dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Sosial, terutama untuk memastikan status legalitas lahan dan penyusunan nota kesepahaman (MoU).
"Kita ingin pastikan semua aspek clear and clean sebelum pembangunan dimulai,” imbuh Christina.
Sekretaris Daerah Trenggalek, Edy Soepriyanto, menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Trenggalek kini telah masuk tahap kedua, setelah melalui proses verifikasi bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Lahan yang digunakan berstatus hak pakai milik Pemkab Trenggalek, dan pembangunan fisik sekolah akan didanai melalui APBN,” jelas Edy.
Pada tahap awal, rencananya akan dibuka tiga rombongan belajar (rombel) untuk SMP dan empat rombel untuk SMA, masing-masing dengan kapasitas 25 siswa per kelas.
Sekolah ini ditujukan sebagai lembaga pendidikan unggulan tanpa pungutan biaya.
“Ini akan menjadi sekolah berkualitas dan gratis, berbeda dengan Sekolah Taruna Nusantara yang berbayar, meski sama-sama berorientasi pada prestasi dan mutu,” tambahnya. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri