Trenggaleknjenggelek — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan sebanyak 56.647 kuota beasiswa bagi calon siswa SMA dan SMK swasta yang tidak tertampung di sekolah negeri dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut program ini sebagai langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang terhalang biaya pendidikan.
“Daya tampung SMAN dan SMKN di Jatim hanya 261.396 murid atau sekitar 38,31 persen dari total 682.252 lulusan SMP sederajat tahun ini. Artinya, ada sekitar 420.586 murid atau 61,69 persen yang tidak tertampung di sekolah negeri,” ujar Khofifah di Surabaya, Kamis (29/5/2025).
Untuk menjawab tantangan itu, Pemprov Jatim menggandeng 24 cabang dinas pendidikan dan seluruh SMA/SMK swasta di provinsi ini. Komitmen kerja sama penyediaan beasiswa ditandatangani bersama pada 2 Mei 2025.
“Ada 24.310 kuota beasiswa penuh dan 32.337 kuota potongan biaya pendidikan, totalnya 56.647 kuota. Ini merupakan bagian dari kolaborasi agar siswa tetap bisa melanjutkan sekolah,” tegas Khofifah.
Menurutnya, keberpihakan pada siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang inklusif.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menyampaikan, skema kolaboratif ini merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan SPMB di tahun-tahun sebelumnya.
“Kami sudah rampungkan komunikasi dengan sekolah di akhir April. Alhamdulillah, kerja sama kita melebihi target awal yang hanya 30 ribu kuota. Kini sudah menjadi 56 ribu lebih untuk murid-murid kita,” ungkap Aries.
Selain itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan tambahan bantuan pendidikan sebesar Rp1 juta untuk masing-masing 150 siswa dari keluarga prasejahtera di 38 kabupaten/kota, atau total 5.700 murid.
Dana ini dialokasikan untuk seragam sekolah, perlengkapan belajar, hingga kebutuhan praktik, khususnya bagi siswa yang tidak mendapat bantuan dari pusat seperti Program Indonesia Pintar (PIP).
“Sekarang sedang kami susun instrumen apa saja yang dibutuhkan serta kriteria calon murid penerima bantuan ini, agar betul-betul tepat sasaran,” tambah Aries.
Dengan inisiatif ini, Pemprov Jatim berharap tidak ada lagi siswa yang terhambat melanjutkan pendidikan hanya karena masalah biaya, meski mereka tidak masuk sekolah negeri. Program ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai hak yang bisa diakses semua anak di Jawa Timur. (Jaz)
