Trenggaleknjenggelek – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Timur 2025 masih diwarnai berbagai kendala teknis yang berdampak pada proses pendaftaran calon peserta. Hal ini menjadi perhatian serius Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, yang langsung turun meninjau pelaksanaan pengambilan PIN di sejumlah sekolah.
Salah satu persoalan utama yang disorot Emil adalah ketidaksesuaian nilai rapor siswa dengan data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurutnya, perbedaan ini bisa merugikan siswa dalam proses seleksi.
“Ternyata kita menemukan ada perbedaan antara nilai rapor dengan yang ada di Dapodik. Kalau ada jaminan sama, kami tinggal tarik saja nilainya. Kalau berbeda, kan, yang dirugikan siswanya,” kata Emil saat kunjungan lapangan, Senin (9/6/2025).
Ia meminta penambahan tahapan verifikasi data agar akurasi dan keadilan bagi siswa tetap terjaga. Meski menambah waktu, Emil menegaskan pentingnya proses ini demi masa depan siswa.
“Ini menyangkut masa depan siswa. Lebih baik ada sedikit usaha tambahan. Kami menambahkan tahapan ekstra, tapi ini memberikan akurasi dan keadilan yang lebih baik,” tegasnya.
Selain masalah data, Emil juga menyoroti sistem penilaian jalur prestasi akademik yang dinilai masih belum adil karena perbedaan standar antar-SMP.
“Yang jadi kasihan, kan, bagaimana nasib anak yang tidak berasal dari SMP dengan indeks prestasi tinggi. Karena memang ada unsur subjektivitas, bisa jadi soal ujiannya lebih mudah atau lebih sulit,” jelasnya.
Emil menilai bahwa pembenahan sistem seleksi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi, tetapi harus melibatkan pemerintah pusat. Ia menyambut baik rencana Kementerian Pendidikan yang sedang menggagas Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai solusi untuk jalur prestasi.
“Ini tidak sempurna. Nah, bagaimana kita membenahi ini memang harus didiskusikan. Ini tidak bisa sakarepe gubernur, karena ini ranahnya menteri pendidikan. Sekarang ada wacana TKA, Tes Kompetensi Akademik, ya kita ikuti dan kita lihat,” pungkas Emil.
Kendala lain yang juga ditemukan selama proses pengambilan PIN antara lain adalah berkas yang belum lengkap, dokumen asli yang belum disiapkan, serta kartu keluarga (KK) yang belum genap satu tahun.
Plt Gubernur berharap seluruh pihak, baik sekolah, orang tua, maupun pemerintah daerah, bisa berkolaborasi agar pelaksanaan SPMB Jatim tahun ini berjalan lebih baik dan adil bagi semua calon peserta.(jaz)
