Trenggaleknjenggelek – Proses pengambilan PIN dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Timur 2025 masih menghadapi sejumlah kendala teknis maupun administratif. Plt Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengakui hal tersebut dan menyebut adanya langkah tambahan demi menjamin keakuratan data calon peserta didik.
PIN merupakan kode identifikasi pribadi yang digunakan calon murid untuk login ke sistem pendaftaran utama. Tanpa PIN, proses pendaftaran resmi tidak dapat dilakukan.
“PIN ini krusial, karena jadi pintu masuk ke sistem utama. Tapi karena menyangkut masa depan siswa, kami harus pastikan data benar-benar valid sebelum PIN dikeluarkan,” ujar Emil di sela kegiatan monitoring SPMB Jatim.
Menurut Emil, tidak sedikit calon murid yang mengalami ketidaksesuaian data saat proses pra-pendaftaran dan verifikasi awal. Hal ini memicu penundaan penerbitan PIN karena sistem mendeteksi ketidaksesuaian dengan data resmi.
“Kami masih ada verifikasi lagi. Kenapa? Karena ini tentang masa depan siswa. Lebih baik ada effort tambahan di awal, daripada ada masalah di tahap akhir,” ujarnya.
Ia menambahkan, tahapan ekstra ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah daerah untuk memberikan perlakuan adil kepada semua peserta didik.
“Kami minta Tim IT SPMB dan Dinas Pendidikan Jatim memberikan ruang tambahan untuk memastikan validitas data. Ini bukan menghambat, justru bentuk tanggung jawab agar tidak ada siswa yang dirugikan karena kesalahan sistem,” jelasnya.
SPMB Jatim 2025 menerapkan sistem digital penuh, yang mengharuskan calon peserta melakukan pra-pendaftaran, unggah dokumen, dan validasi oleh satuan pendidikan. Proses ini kemudian diverifikasi kembali oleh sistem Dinas Pendidikan sebelum PIN dapat diambil.
Sejumlah laporan dari daerah, terutama dari calon murid yang berasal dari pondok pesantren atau sekolah nonformal, menunjukkan data rapor dan identitas yang tidak sinkron. Masalah ini menjadi salah satu faktor yang memperlambat pengambilan PIN.
Meski demikian, Emil memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditangani dengan prinsip transparansi dan kecepatan. Ia menghimbau orang tua dan calon murid untuk tidak ragu berkonsultasi ke sekolah asal maupun dinas pendidikan kabupaten/kota jika mengalami kendala.
Tahap pengajuan PIN dijadwalkan berlangsung hingga 13 Juni 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa seluruh proses tetap berjalan sesuai jadwal, dengan dukungan penuh dari tenaga teknis dan operator di setiap jenjang.
“Kita buka komunikasi. Jangan ragu sampaikan masalah. Kami ingin semua siswa punya akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas,” tegasnya.(jaz)
Editor : Zaki Jazai