Trenggaleknjenggelek – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 masih belum sempurna. Buktinya, Pelaksana tugas (Plt.) Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengakui bahwa pelaksanaan SPMB masih menimbulkan sejumlah keluhan dari masyarakat.
Ia memastikan bahwa Pemprov Jatim akan terus memperbarui sistem tersebut agar lebih ramah dan mudah diakses oleh calon peserta didik. Karena itu, berbagai perubahan dalam terminologi dan alur SPMB dilakukan sebagai bentuk penyesuaian dan penyederhanaan sistem.
Namun, ia juga menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai antrean panjang, kesulitan teknis, dan kebingungan selama proses pengambilan PIN dan verifikasi data.
“Kita ingin sistem ini terus diperbaiki agar tidak menyulitkan masyarakat. Kalau ada kendala teknis, jangan sampai siswa disuruh mengulang dari awal. Petugas harus bisa menunjukkan empati dan memberi diskresi,” kata Emil.
Mantan Bupati Trenggalek itu menjelaskan bahwa istilah-istilah lama seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), zonasi, dan perpindahan tugas kini disesuaikan. PPDB menjadi SPMB, zonasi diubah menjadi domisili, zona menjadi rayon (wilayah penerimaan), dan perpindahan tugas menjadi mutasi tugas. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mencerminkan praktik yang lebih sesuai di lapangan.
Meski sistem mengalami penyempurnaan, Emil tidak menampik adanya hambatan di lapangan. Ia mencontohkan antrean panjang saat pengambilan PIN secara manual yang dikeluhkan banyak orang tua.
“Kami akan evaluasi sistem, termasuk kemungkinan agar ke depan proses pengambilan PIN bisa sepenuhnya dilakukan secara daring,” ungkapnya.
Pemprov Jatim, lanjut Emil, juga akan memperluas pilihan sekolah dari lima menjadi sepuluh, serta membuka opsi redistribusi untuk memperbanyak alternatif bagi siswa yang kesulitan masuk sekolah favorit.
“Yang penting jangan sampai ada anak yang tidak mendapat kepastian sekolah hanya karena kendala sistem,” tegasnya.
Untuk jenjang SMA, daya tampung tahun ini terbagi dalam lima jalur: afirmasi (30 persen), mutasi tugas (5 persen), prestasi lomba (5 persen), nilai prestasi akademik (25 persen), dan domisili (35 persen). Sementara untuk jenjang SMK, daya tampung tidak berubah dari tahun sebelumnya: afirmasi (15 persen), mutasi tugas (5 persen), prestasi lomba (5 persen), domisili (10 persen), dan nilai akademik (65 persen).
Tahapan pengambilan PIN sendiri dijadwalkan berlangsung hingga 13 Juni 2025, dan proses verifikasi serta validasi data oleh sekolah berakhir pada 14 Juni. Emil memastikan seluruh proses ini akan terus dimonitor dan disempurnakan agar tidak menambah beban siswa maupun orang tua.
“Kita sedang dalam masa transisi. Tidak boleh ada siswa yang ditolak atau kehilangan akses pendidikan karena kesalahan sistem,” pungkas Emil.(jaz)
Editor : Zaki Jazai