Trenggaleknjenggelek – Dewan Pendidikan Jawa Timur menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Pengawasan ketat terutama akan difokuskan pada sekolah favorit yang tergolong memiliki jumlah pendaftar tinggi.
Anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut bahwa keterbukaan informasi nilai dan hasil seleksi adalah bentuk kontrol publik yang harus diperkuat di setiap satuan pendidikan.
"Transparansi adalah kunci. Beberapa sekolah sudah mulai memajang nilai peserta secara offline agar bisa diakses wali murid langsung di sekolah. Itu bagian dari kontrol publik," ujarnya.
Suko menjelaskan, ada pula sekolah yang menggunakan layar digital untuk menampilkan peringkat nilai secara langsung, sehingga semua pihak dapat mengawasi proses seleksi tanpa prasangka.
“Ada yang menampilkan nilai di layar. Semua pihak bisa melihat dan mengawasi,” tambahnya.
Langkah itu diapresiasi sebagai inisiatif yang dapat meminimalisir praktik tidak sehat seperti manipulasi data atau ketidakadilan dalam proses seleksi, terutama di jalur prestasi dan zonasi.
Lebih lanjut, Suko menekankan bahwa Dewan Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara acak dan bertahap, dengan prioritas khusus pada sekolah-sekolah yang dinilai rawan karena menjadi tujuan utama pendaftar.
“Sekolah favorit jadi jujukan pendaftar. Itu yang rawan dan harus benar-benar kami awasi,” tandasnya.
Ia menyebut sekolah-sekolah negeri unggulan di kabupaten/kota besar seperti Surabaya, Malang, Sidoarjo, dan Kediri biasanya menjadi pusat perhatian dan berisiko menimbulkan persoalan jika tidak diawasi dengan baik.
Praktik transparansi, menurut Suko, tidak hanya menjadi indikator integritas sekolah, tetapi juga cara membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang semakin terbuka dan adil.
Sementara itu, Dewan Pendidikan juga mengimbau agar masyarakat turut berperan dalam pengawasan. Jika menemukan kejanggalan atau indikasi pelanggaran dalam proses seleksi, mereka diimbau segera melaporkannya kepada panitia sekolah, dinas pendidikan setempat, atau langsung ke Dewan Pendidikan.
Dewan Pendidikan Jatim memastikan akan terus melakukan pengawasan sepanjang proses SPMB berlangsung, dari tahap awal pendaftaran hingga pengumuman akhir. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan akses pendidikan yang berkeadilan dan bebas intervensi.(jaz)
