Trenggaleknjenggelek – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 harus dilaksanakan sesuai proseud dan jangan asal-asalan. Pasalnya, Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Warsono, mengeluarkan peringatan serius terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaan SPMB tersebut.
Menurutnya, integritas seluruh tahapan proses seleksi akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan kejujuran dari seluruh elemen yang terlibat. Salah satu bentuk kecurangan yang dinilai paling krusial dan marak terjadi adalah pemalsuan dokumen kependudukan oleh calon peserta didik atau orang tua mereka.
Praktik ini dilakukan dengan tujuan untuk memanipulasi alamat tempat tinggal agar lebih dekat ke sekolah negeri favorit, khususnya untuk menyiasati jalur domisili yang berbasis zonasi atau rayon.
“Yang menjadi perhatian serius kami adalah kecurangan, baik yang dilakukan sekolah, orang tua, maupun penyelenggara. Aturan yang baik pun jika ada motivasi melakukan kecurangan, maka akan merusak segalanya,” kata Warsono.
Baca Juga: Salah Pilih Sekolah Bisa Gugurkan Peluang, Peserta SPMB Jatim Harus Punya Strategi Jitu
Ia menyebut bahwa sistem SPMB telah dirancang dengan prinsip pemerataan dan keadilan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi dan wilayah. Namun, apabila sistem tersebut dilanggar melalui cara-cara curang, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan penyelenggara bisa terkikis.
“Pemalsuan alamat demi mendekatkan domisili ke sekolah yang diinginkan adalah bentuk tidak sportif. Hal itu bisa meminggirkan siswa yang benar-benar tinggal di sekitar sekolah tersebut,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Warsono juga mengkritisi lemahnya proses validasi dan pengawasan terhadap dokumen pendukung, terutama pada jalur prestasi. Ia mengatakan bahwa belum adanya standar objektif dan terukur dalam menilai jenis dan bobot prestasi menyebabkan beberapa sekolah atau peserta didik memanfaatkan celah ini untuk mengunggulkan nilai secara manipulatif.
“Beberapa sekolah bahkan ditengarai memoles nilai akademik siswa agar terlihat unggul. Tujuannya agar alumninya bisa lebih mudah diterima di sekolah unggulan. Ini menjadi semacam kompetisi antar sekolah, tapi dengan cara yang tidak benar,” jelasnya.
Baca Juga: Transparansi Jadi Kunci SPMB 2025, Sekolah Favorit Dapat Atensi Khusus
Menurut Warsono, tanggung jawab terhadap kejujuran dalam pelaksanaan SPMB tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada sekolah atau panitia seleksi. Ia menyatakan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab moral, termasuk orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga pengawas seperti Dewan Pendidikan serta Ombudsman.
“Sebab, ketika kejujuran dikalahkan oleh ambisi, yang dirusak bukan hanya sistem, tapi juga karakter anak-anak. Mereka belajar bahwa menipu bisa dibenarkan demi tujuan tertentu,” ujarnya dengan nada prihatin.
Untuk itu, Warsono mendesak Dinas Pendidikan Jawa Timur dan seluruh panitia SPMB di tingkat provinsi hingga satuan pendidikan untuk memperkuat sistem verifikasi dokumen, terutama pada jalur domisili, prestasi, dan afirmasi. Proses verifikasi harus melibatkan lintas sektor seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), organisasi profesi, dan instansi terkait lainnya.
Baca Juga: Bukan Hanya Soal Guru, Dikpora Harus Lakukan Pemerataan Pendidikan di Trenggalek
Dewan Pendidikan juga mengingatkan bahwa praktik manipulatif seperti ini bukan hanya melanggar etika, tetapi juga bisa berimplikasi hukum jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen negara seperti kartu keluarga (KK), surat keterangan domisili, hingga sertifikat prestasi fiktif.
Warsono menegaskan bahwa tujuan utama dari SPMB adalah memberikan akses pendidikan yang adil dan merata, serta menciptakan ruang belajar yang sehat bagi semua peserta didik. Apabila prinsip ini dikhianati oleh segelintir pihak, maka yang dikorbankan adalah masa depan anak-anak dan kualitas pendidikan di Jawa Timur.
“Kita tidak boleh kompromi dengan kecurangan. Kita harus memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi kejujuran dan meritokrasi,” tutupnya.(jaz)
