Trenggaleknjenggelek - Upaya pemerintah mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua tak bisa hanya bergantung pada sistem seleksi masuk sekolah seperti yang diatur dalam kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Meski hadir dengan semangat inklusi dan pemerataan akses, SPMB tak akan cukup efektif selama persoalan utama dunia pendidikan belum diselesaikan: ketimpangan mutu antarsekolah.
Selama ini, SPMB membagi jalur
penerimaan siswa menjadi empat kategori: domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Dengan komposisi ini, pemerintah ingin menciptakan keberagaman latar belakang siswa di setiap sekolah. Secara tidak langsung, SPMB mendorong terbentuknya lingkungan belajar yang heterogen, yaitu memadukan siswa dari berbagai tingkat kemampuan, kondisi sosial, dan ekonomi.
Namun, pemerataan siswa tidak akan berdampak signifikan jika kualitas sekolah tempat mereka belajar tidak merata. Faktanya, hingga kini masih banyak sekolah yang kekurangan guru, minim sarana prasarana, atau memiliki kualitas pembelajaran yang tertinggal dibanding sekolah-sekolah lain. Sebaliknya, sejumlah sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan tenaga pendidik berkualitas justru menjadi rebutan para orang tua dan siswa. Fenomena sekolah favorit inilah yang mengindikasikan bahwa mutu pendidikan belum tersebar merata.
Di sinilah letak masalahnya. SPMB seolah menyamaratakan semua sekolah dalam posisi yang sama, padahal kenyataannya masih banyak sekolah yang belum siap menerima siswa dalam jumlah dan karakteristik yang beragam. Pemerintah mengatur sistem penerimaan sedemikian rupa, namun tidak diikuti dengan pemerataan kualitas sekolah yang menjadi tempat siswa belajar.
Jika memang pendidikan bermutu untuk semua menjadi tujuan, maka pemerataan kualitas sekolah harus menjadi prioritas utama. Upaya ini mencakup pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas guru, pemenuhan sarana dan prasarana, pembenahan kurikulum, hingga sistem pengelolaan dan pembiayaan yang berkelanjutan. Tanpa hal ini, sistem seleksi seperti SPMB akan selalu pincang karena hanya menyentuh lapisan luar dari permasalahan pendidikan.
Sebetulnya, pemerintah telah memiliki instrumen untuk mengukur mutu sekolah, yakni sistem akreditasi. Jika sistem ini dioptimalkan, maka penerimaan siswa bisa diarahkan sesuai dengan kapasitas dan mutu masing-masing sekolah. Sekolah yang terakreditasi tinggi bisa menampung lebih banyak siswa, sedangkan sekolah yang belum mencapai standar diberi insentif dan pendampingan agar bisa memperbaiki kualitasnya.
Lebih dari itu, pemerataan mutu sekolah akan menjawab akar dari persoalan klasik pendidikan kita: adanya sekolah yang penuh sesak dan sekolah yang kekurangan siswa. Jika seluruh sekolah memiliki mutu yang setara, tidak akan ada lagi ketimpangan peminat atau label favorit. Anak-anak bisa belajar di sekolah mana pun tanpa harus merasa dirugikan atau merasa tertinggal.
Mewujudkan pemerataan pendidikan memang bukan pekerjaan singkat. Ia butuh proses, anggaran, dan komitmen lintas waktu. Namun inilah jalan satu-satunya jika kita ingin memastikan bahwa setiap anak—di kota atau desa, dari keluarga mampu maupun tidak—memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
SPMB hanya akan bermakna jika diiringi pemerataan mutu sekolah. Tanpa itu, pendidikan bermutu bagi semua hanya akan menjadi slogan tanpa substansi.(jaz)
