Trenggaleknjenggelek - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) memastikan bahwa seluruh tahapan dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Evaluasi menyeluruh kini tengah dilakukan terhadap semua tahap seleksi, termasuk pra pendaftaran, pengambilan PIN, verifikasi nilai rapor, hingga daftar ulang.
Kepala UPT TIKP Dindik Jatim, Mustakim, menegaskan bahwa prinsip keterbukaan menjadi landasan utama dalam sistem penerimaan siswa baru di Jawa Timur.
"Semua mekanisme dan ketentuan kami tuangkan secara rinci dalam Juknis SPMB Jatim 2025. Informasi ini juga dapat diakses publik melalui laman resmi SPMB Jatim," tegas Mustakim.
Ia menjelaskan, dalam proses awal pengisian nilai rapor oleh sekolah asal, murid diberikan kesempatan melakukan verifikasi. Jika terdapat kekeliruan, nilai bisa dikoreksi secara langsung sebelum PIN diambil. Koreksi selanjutnya, bila masih diperlukan, dapat dilakukan oleh operator atau kepala sekolah tujuan, yakni SMA atau SMK tempat murid mengambil PIN.
"Kami memastikan siswa dan orang tua terlibat aktif. Saat proses validasi dokumen, operator sekolah akan memverifikasi data yang diunggah, dan itu disaksikan langsung oleh murid maupun orang tua," imbuhnya.
Langkah ini, lanjut Mustakim, menjadi bentuk nyata dari akuntabilitas publik dalam sistem pendidikan. Dinas Pendidikan Jatim tidak hanya mengedepankan teknologi dalam proses, tetapi juga menempatkan keterlibatan orang tua sebagai bagian integral dari sistem pengawasan.
Seluruh alur dan persyaratan, dari tahap awal hingga daftar ulang, telah disusun dalam bentuk petunjuk teknis (juknis) dan dipublikasikan secara terbuka. Dengan pendekatan ini, Dindik Jatim berharap semua pihak dapat mengakses informasi secara setara, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan daerah.
"Prinsip kami jelas: semua proses harus bisa ditelusuri, bisa diuji, dan bisa diperbaiki secara terbuka. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi tentang keadilan akses pendidikan," pungkas Mustakim.(jaz)
