Trenggaleknjenggelek – Realitas menurunnya jumlah siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) kembali mengemuka. Di Trenggalek, tepatnya di SDN 1 Kendalrejo, hanya satu siswa baru yang mendaftar untuk tahun ajaran 2025/2026. Kondisi ini memantik keprihatinan serius dari DPRD Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, menyebut fenomena ini tak bisa dianggap sepele. Ia menilai, minimnya jumlah peserta didik di sekolah negeri seperti SDN 1 Kendalrejo merupakan sinyal penting untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dasar secara menyeluruh.
“Sekolah hanya dapat satu siswa, ini persoalan serius. Perlu ada langkah konkret dan kebijakan strategis dari pemerintah daerah,” ujar legislator asal Dapil Jatim IX (Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Ngawi).
Menurut Agus, ada beberapa faktor penyebab rendahnya animo masyarakat menyekolahkan anak di SDN. Di Kendalrejo sendiri terdapat tiga SDN dan satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang letaknya berdekatan. Keberadaan MI yang memiliki program unggulan, seperti tahfidz Al-Qur’an, menjadi daya tarik utama bagi orang tua.
“MI Kendalrejo memiliki program tahfidz, itu menjadi magnet bagi masyarakat. SDN kalah bersaing karena belum mampu menawarkan program serupa,” ujarnya.
Tak hanya persoalan mutu dan daya tarik program, faktor demografi juga turut mempengaruhi. Agus menyebut penurunan jumlah anak usia sekolah dasar di wilayah tersebut turut menyumbang rendahnya jumlah pendaftar di SDN.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa akar masalah bukan sekadar pada jumlah siswa, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap mutu sekolah negeri.
“Masyarakat mulai berpaling dari SDN karena merasa programnya kurang menarik dan tidak adaptif terhadap kebutuhan zaman. Ini harus jadi refleksi,” katanya.
Sebagai solusi jangka pendek, Agus mendorong langkah merger antar sekolah yang letaknya berdekatan. Ia menilai, penggabungan sekolah bisa menjadi upaya efisiensi sekaligus menjaga keberlangsungan pembelajaran.
“Jarak antar SD hanya 200 meter. Sangat memungkinkan untuk dilakukan penggabungan agar pengelolaan lebih efektif,” jelas politisi PKS tersebut.
Meski demikian, ia menekankan bahwa langkah merger bukan jawaban satu-satunya. Inovasi di sekolah negeri harus terus didorong agar mampu bersaing.
“Inovasi program, peningkatan kualitas guru, pendekatan pembelajaran yang kontekstual—itu penting agar SDN kembali jadi pilihan utama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan ini tidak hanya terjadi di Trenggalek, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Karenanya, sinergi lintas sektor dan keberanian membuat terobosan kebijakan sangat dibutuhkan.
“Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau adalah hak semua anak. Jangan sampai sekolah negeri hanya jadi bangunan kosong tanpa murid,” pungkasnya.(jaz)
