Trenggaleknjenggelek – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dinilai semakin banyak melibatkan aparat TNI dan Polri. Menurutnya, praktik tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa negara kurang percaya pada kapasitas para pendidik dalam menjalankan peran pembentukan karakter siswa.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi X bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, pada Rabu (16/7/2025).
“Paling tidak MPLS ini kita maksimalkan. Guru-guru dan keluarga besar sekolah yang ambil bagian. Jangan sedikit-sedikit tentara, sedikit-sedikit polisi,” ujar Lalu Hadrian di hadapan forum.
Ia mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendidikan yang membatasi masa MPLS maksimal lima hari. Namun menurutnya, substansi kegiatan MPLS harus lebih diperhatikan agar tidak berdampak negatif pada psikologis peserta didik baru, terutama saat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru.
“Bagaimana psikologis putra-putri kita, dari SMP masuk SMA, langsung dihadapkan meski bahasanya bukan militeristik,” ujarnya.
Lalu menilai keterlibatan aparat secara berlebihan berpotensi menggerus kepercayaan terhadap kapasitas guru dalam membentuk karakter siswa.
“Kalau sedikit-sedikit begitu, berarti kita tidak percaya dengan pendidik kita, dengan guru-guru kita,” tegasnya.
Menurut politikus PKB ini, pendidik memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan budi pekerti siswa, sehingga harus diberi ruang lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan pengenalan sekolah.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menyusun kebijakan pendidikan secara reaktif dan jangka pendek, melainkan berdasarkan visi jangka panjang yang berkelanjutan.(jaz)
