Trenggaleknjenggelek – Program Sekolah Rakyat di Jawa Timur dinilai harus menjadi simbol nyata keberpihakan negara terhadap wong cilik, bukan sekadar proyek pendidikan alternatif. Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Wara Sundari Renny Pramana, saat menyoroti pentingnya keberlanjutan dan perluasan sekolah rakyat di berbagai daerah.
“Ini bukan hanya sekolah gratis. Sekolah Rakyat adalah bentuk paling konkret dari kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan anak-anak kurang mampu atau dari keluarga miskin. Harus ada komitmen politik yang kuat agar sekolah ini benar-benar jadi jalan perubahan nasib wong cilik,” tegas Bunda Renny.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat membuktikan bahwa negara dapat hadir langsung di tengah masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan menengah. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap kelompok marjinal yang kerap kali gagal melanjutkan sekolah hanya karena alasan biaya.
Baca Juga: 300 Guru TIK SMA/SMK se-Jatim Didorong Jadi Penggerak Transformasi Digital Sekola
“Kalau kita ingin memutus rantai kemiskinan struktural, maka pendidikan adalah kunci. Sekolah Rakyat harus kita jaga, kita perkuat, dan kita perluas. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga kualitasnya. Fasilitasnya harus bagus, gurunya berkualitas, dan tidak boleh ada stigma bahwa sekolah ini hanya pilihan terakhir,” lanjutnya.
Bunda Renny menilai bahwa konsep Sekolah Rakyat menjawab persoalan ketimpangan pendidikan yang masih terjadi, terutama di kawasan perdesaan dan kantong-kantong kemiskinan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah bersinergi dalam membangun 12 Sekolah Rakyat di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Salah satu contohnya adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 24 Kediri di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan.
Baca Juga: Guru Non-Bahasa di Trenggalek Harus Mahir Berbahasa Indonesia
“SRMA 24 Kediri membuktikan bahwa sekolah rakyat bisa unggul. Gedungnya representatif, kelasnya nyaman, fasilitasnya lengkap. Ini membantah anggapan bahwa sekolah gratis pasti murahan. Justru inilah yang seharusnya jadi kebanggaan rakyat,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya dukungan legislatif dan anggaran agar program Sekolah Rakyat tidak berhenti di tengah jalan.
“Kami di DPRD siap mengawal anggaran dan kebijakan agar program ini berkelanjutan. Ini soal masa depan ribuan anak Jawa Timur yang tidak boleh disia-siakan,” ujarnya.
Baca Juga: PGRI Trenggalek Harus Tingkatkan Mutu Pendidikan dan Dukung Visi Lingkungan Daerah
Di akhir pernyataannya, Bunda Renny mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, untuk menjadikan Sekolah Rakyat sebagai prioritas pembangunan sumber daya manusia.
“Visi besar Bung Karno adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dan itu hanya bisa dicapai jika kita menjamin setiap anak, tanpa kecuali, mendapatkan haknya untuk bersekolah. Sekolah Rakyat adalah instrumen strategis untuk itu,” pungkasnya.(jaz)
Editor : Zaki Jazai