DPRD Jatim Tekankan Perubahan APBD 2025 untuk Pendidikan, Kesehatan, dan UMKM

Trenggaleknjenggelek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menegaskan agar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 benar-benar berpihak pada rakyat. Penekanan ini disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (2/9/2025).

Baca Juga: Tes Talent DNA di Sekolah Rakyat Dinilai Jadi Alat Pemutus Rantai Kemiskinan

Dalam rapat yang dihadiri 64 dari 120 anggota dewan, Banggar menyampaikan bahwa alokasi belanja daerah harus menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, hingga penguatan sektor UMKM dan pertanian disebut sebagai prioritas utama.

“Momentum Perubahan APBD 2025 harus menjadi instrumen kemaslahatan masyarakat Jawa Timur, dengan kebijakan yang sensitif terhadap kebutuhan lapisan bawah,” tegas Juru Bicara Banggar DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, dalam laporannya.

Baca Juga: ‎Dikpora Trenggalek Berlakukan PJJ, Antisipasi Gangguan Keamanan Siswa dan Telah Susun Skema Jam Pembelajaran Jenjang SD dan SMP

Selain sektor utama tersebut, Banggar juga menyoroti pentingnya realokasi anggaran untuk menjawab tantangan sosial saat ini. Program literasi kewarganegaraan bagi generasi muda melalui kegiatan Parlemen Go To School, pelatihan perangkat desa, serta penguatan koperasi menjadi agenda yang ikut diprioritaskan.

Sementara itu, laporan Banggar mencatat bahwa pendapatan daerah 2025 naik dari Rp28,448 triliun menjadi Rp28,599 triliun, atau bertambah Rp151 miliar. Namun, belanja daerah meningkat lebih besar, dari Rp30,223 triliun menjadi Rp32,996 triliun. Kondisi ini membuat defisit APBD bertambah dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,39 triliun. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto daerah.

Baca Juga: Pemkab Trenggalek Wajibkan Sekolah Terapkan e-Transparansi Dana Komite, Bupati Ipin: Cegah Polemik Terkait Dana Sumbangan Sukarela dari Wali Murid

Abdullah menambahkan, optimisme peningkatan pendapatan daerah terutama berasal dari pajak daerah, optimalisasi aset, serta kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meski begitu, ia mengingatkan adanya tren penurunan transfer dari pemerintah pusat yang turut memengaruhi struktur APBD Jatim.

Rapat paripurna ditutup dengan doa bersama agar Perubahan APBD 2025 dapat memberi manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.(jaz)

Editor : Zaki Jazai