TRENGGALEK – Permasalahan tenaga honorer atau sejenisnya khusus guru di Trenggalek tampaknya tidak kunjung usai.
Buktinya, sejumlah relawan guru di Trenggalek menyampaikan aspirasi mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek, Jumat (26/9/2025).
Dalam aksi relawan guru di Trenggalek, mereka menuntut agar nama-nama lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan yang sudah mengajar di sekolah bisa masuk ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Hal tersebut dimaksudkan agar sertifikasi mereka dapat dicairkan.
Sebab saat ini status para guru PPG prajab masih sebagai tenaga relawan. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan kinerja mereka sebagai guru belum maksimal.
“Tuntutan yang kami sampaikan, pertama, kami lulusan prajabatan yang sudah mengajar di sekolah bisa masuk ke dapodik, karena bisa mencairkan sertifikasi supaya performa kami dalam mengajar maksimal,” ungkap salah satu peserta aksi, Sajugo Agung Prabowo.
Selain itu, lanjut relawan SDN 1 Surondokan ini, para guru juga meminta agar dalam seleksi ASN ke depan, lulusan PPG prajabatan dengan sertifikat pendidik (serdik) mendapat prioritas utama.
Selain itu, domisili Trenggalek juga harus jadi pertimbangan. Sebab sejauh ini banyak relawan PPG yang telah mengabdi cukup lama.
"Kalau saya kurang lebih dua tahun. Rata-rata kalau teman-teman PPG prajabatan ada yang 12 bulan, bahkan ada yang sejak 2019, lebih dari 4 tahun,” jelasnya.
Sebagai informasi, relawan guru PPG prajabatan tersebut mendapat upah yang jauh dari kata layak.
Dalam satu bulan, upah yang diterima berada di kisaran Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. Dari situ, dia berharap hasil RDP ini bisa ditindaklanjuti ke kementerian terkait.
“Kesimpulannya ini akan dibawa ke kementerian (Kemendikdasmen, Red), didiskusikan ke sana, semoga saja mendapatkan hasil terbaik bagi kami,” pungkasnya. (kho/c1/jaz)
Editor : Didin Cahya Firmansyah