KOTA, RADAR TRENGGALEK – Semua orang tahu jika tiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari pendidikan nasional. Namun tidak semua tahu jika penggunaan anggaran pendidikan nasional yang dinilai belum efektif. Pasalnya, meski nilainya terus meningkat, sebagian besar anggaran justru terserap untuk belanja pegawai. Tak ayal hal ini menuai sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI)
Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan, Mohammad Sodiq Fauzi mengatakan, anggaran pendidikan tahun 2026 mencapai sekitar Rp 757,8 triliun, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 724,3 triliun. Namun, sekitar 50 persen dari total tersebut digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai.
“Kenaikan anggaran ini patut diapresiasi, tetapi sangat disayangkan karena sekitar separuhnya masih terserap untuk belanja pegawai yang tidak berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat berbagai kebutuhan mendesak di sektor pendidikan belum tertangani secara optimal. Mulai dari peningkatan kompetensi guru, pemerataan fasilitas, hingga penguatan pendidikan nonformal masih belum menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, persoalan akses pendidikan juga dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia mengungkapkan, angka anak tidak sekolah (ATS) masih berada di kisaran 3,7 hingga 4 juta anak atau sekitar 7-8 persen dari total populasi usia sekolah.
“Ketimpangan akses pendidikan masih terasa tajam, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal,” jelasnya.
Mantan Ketua DPC GMNI Trenggalek ini juga menyoroti lemahnya tata kelola pendidikan nasional yang dinilai masih diwarnai tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya interaksi antara jalur pendidikan.
“Kondisi ini membuat sistem pendidikan berjalan tidak sebagai satu kesatuan yang utuh, melainkan terfragmentasi dan sering kali tidak efektif,” katanya.
Ia menegaskan, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional seharusnya tidak hanya dipenuhi secara angka, tetapi juga diikuti dengan pengelolaan yang tepat sasaran.
Menurutnya, tanpa reformasi sistem yang menyeluruh, besarnya anggaran berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan nasional.
“Pemenuhan angka bukan jaminan keadilan. Ketika sebagian besar anggaran habis untuk belanja rutin tanpa transformasi nyata, maka yang terjadi adalah stagnasi yang dibungkus dalam retorika keberhasilan,” tegasnya.
DPP GMNI mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi sistem pendidikan, termasuk melalui pembahasan RUU Sisdiknas, agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas.
Ia menambahkan, hasil studi global seperti Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan capaian literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara maju.
Di berbagai daerah terpencil, persoalan klasik seperti keterbatasan guru, fasilitas rusak, hingga akses pendidikan yang sulit juga masih terjadi.
Dengan kondisi tersebut, GMNI menilai peningkatan anggaran pendidikan perlu diikuti pembenahan tata kelola agar benar-benar berdampak pada pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
“Selama jutaan anak masih di luar sistem pendidikan dan kualitas pembelajaran belum meningkat, maka kita harus berani mengatakan sistem ini belum berhasil,” tandas Sodiq. (Jaz)
Editor : Zaki Jazai