KOTA, Radar Trenggalek – Krisis tenaga pengajar di Kabupaten Trenggalek kian mengkhawatirkan. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Trenggalek mencatat angka kekurangan tenaga pendidik di wilayah ini telah menembus 1.114 orang.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam kualitas pendidikan daerah jika tidak segera mendapat penanganan serius dari pemerintah pusat maupun daerah.
Ketua PGRI Trenggalek, Catur Winarno menegaskan, pemenuhan kekurangan guru merupakan hal mendesak yang tidak bisa ditawar lagi. Apalagi, pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa per 31 Desember 2025 mendatang keberadaan tenaga honorer resmi dihapuskan.
"Pemerintah sudah mengambil keputusan bahwa per 31 Desember 2025 tidak boleh ada lagi guru honorer,” katanya.
Baca Juga: Operasional SPPG Tamanan Dihentikan Untuk Sementara Waktu Akibat Dugaan Keracunan MBG
Padahal, dulu dijanjikan bahwa pemenuhan kekurangan guru akan diselesaikan melalui seleksi CPNS maupun PPPK. Karena itu, PGRI menagih janji tersebut," ujar Ketua PGRI Trenggalek Catur Winarno.
Menurut dia, pemenuhan kebutuhan guru tidak boleh terus ditunda. Sebab, keberlanjutan dan kemajuan dunia pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga pendidik yang memadai di sekolah-sekolah. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, para siswa yang akan menjadi korban utama.
Fakta di lapangan menunjukkan situasi yang cukup menakutkan bagi dunia pendidikan di Trenggalek. Terdapat sekolah menengah pertama (SMP) berstatus sekolah besar yang bahkan tidak memiliki guru mata pelajaran Matematika sama sekali.
Tak hanya itu, ada pula SMP negeri yang saat ini hanya disokong oleh empat orang guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
Baca Juga: 78 Siswa Masih Sakit Satgas Catat 549 Korban Tak Hanya Satu Sekolah
"Ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana pendidikan kita bisa semakin maju kalau kekurangan guru ini dibiarkan berlarut-larut? Menagih janji pemerintah ini adalah langkah resmi kami, karena komitmen pemenuhan guru ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian terkait," tegasnya.
PGRI Trenggalek berharap pemerintah segera membuka ruang seleksi ASN, baik CPNS maupun PPPK, secara masif untuk menutupi defisit 1.114 tenaga pengajar tersebut sebelum batas akhir penghapusan honorer berlaku.
Solusi cepat dan tepat sangat dinantikan agar roda pembelajaran di sekolah-sekolah di Kabupaten Trenggalek dapat kembali berjalan secara optimal. (gun/c1/din)
Editor : Juwita RatnasariSumber : RADAR TRENGGALEK